TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan menegaskan program transmigrasi yang dijalankan tahun ini sepenuhnya diperuntukkan bagi masyarakat lokal. Penegasan ini disampaikan untuk menjawab isu berkembang terkait dugaan masuknya transmigran dari luar Pulau Kalimantan ke wilayah Bumi Tenguyun.
Bupati Bulungan, Syarwani memastikan, tahun ini untuk di wilayah Bulungan memang ada program pusat.Tetapi dipastikan, sekitar 55 kepala keluarga (KK) yang mengikuti program tersebut adalah murni warga lokal. Ini merupakan kelanjutan dari alokasi transmigrasi tahun 2019 yang sempat tertunda dan baru direalisasikan pada 2025.
"Ini jatah yang belum terlaksana pada 2019 dan baru direalisasikan tahun ini. Warga yang masuk program itu berasal dari wilayah Kabupaten Bulungan, mereka penduduk asli kita,” kata Syarwani.
Penempatan transmigrasi lokal itu, lanjut Syarwani, difokuskan di kawasan Tanjung Buka, terutama pada lokasi SP 1 hingga SP 10. Ia memastikan, tahun ini tidak ada penerimaan transmigrasi dari luar daerah.
"Terkait isu yang beredar mengenai potensi masuknya transmigrasi dari luar Kalimantan, saya menegaskan bahwa hal tersebut belum menjadi kebijakan dan masih dalam tahap komunikasi awal. Kalau pun kita ingin melaksanakan program transmigrasi, banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Terutama kondisi lahan di SP 1 sampai SP 10 yang hingga kini pun masih memerlukan pembinaan dan peningkatan infrastruktur,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sejak tahun 2021, Pemda Bulungan tidak mengalokasikan anggaran dari APBD untuk pelaksanaan program transmigrasi. “Semua program yang berjalan saat ini merupakan bagian dari skema dan pendanaan pemerintah pusat,” tuturnya.Ia menegaskan bahwa arah kebijakan daerah saat ini lebih difokuskan pada pemberdayaan masyarakat lokal.
“Program transmigrasi yang ada sekarang pun adalah bagian dari tanggung jawab daerah, karena mereka juga adalah bagian dari masyarakat Bulungan,” pungkasnya. (jai/har)
Editor : Indra Zakaria