TANJUNG SELOR – Teka-teki mengenai siapa yang akan mengisi kursi Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara kini memasuki babak akhir. Meski tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) telah rampung, hasil seleksi tersebut saat ini masih tertahan di meja pimpinan DPRD Kaltara untuk proses finalisasi administrasi.
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, memastikan bahwa keterlambatan pengumuman hasil seleksi bukan dikarenakan adanya kendala substansi, melainkan murni soal mekanisme internal lembaga legislatif. Pihaknya masih menunggu laporan resmi dari Komisi I DPRD Kaltara sebagai pelaksana teknis pengujian terhadap 14 calon komisioner yang ada.
Saat ini, beberapa anggota Komisi I masih menjalankan tugas kedinasan di dalam dan luar daerah, sehingga rapat pembahasan hasil akhir belum bisa dilaksanakan secara lengkap. Namun, Djufrie menegaskan bahwa secara regulasi, DPRD memiliki jeda waktu sekitar 30 hari sejak seleksi rampung untuk menyerahkan hasil tersebut kepada pemerintah provinsi.
Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Alimuddin, mengonfirmasi bahwa setelah rapat dengan unsur pimpinan selesai, nama-nama yang dinyatakan lulus akan langsung diteruskan kepada Gubernur Kaltara. Nantinya, Gubernur yang memiliki kewenangan untuk menetapkan para komisioner terpilih melalui Surat Keputusan (SK) resmi.
Langkah kehati-hatian ini diambil mengingat KPID Kaltara merupakan lembaga yang operasional serta hak keuangannya bersumber dari APBD. DPRD Kaltara berkomitmen untuk menyelesaikan proses ini secepatnya dengan tetap mengedepankan ketelitian, guna memastikan komisioner yang terpilih nantinya adalah sosok profesional dan berintegritas dalam mengawasi penyiaran di wilayah perbatasan.(*)
Editor : Indra Zakaria