JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara, H. Zainal A Paliwang, menyampaikan orasi yang lugas dan tegas mengenai kondisi riil wilayah perbatasan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Tim Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan tingkat nasional yang berlangsung pada Rabu, 21 Januari 2026 tersebut, Gubernur Zainal membedah berbagai persoalan krusial yang masih menghantui masyarakat di beranda depan NKRI tersebut.
Fokus utama yang ditekankan adalah infrastruktur dasar yang masih memprihatinkan serta ketimpangan harga barang yang sangat mencolok di wilayah perbatasan Kaltara. Gubernur mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai harga kebutuhan pokok dan material bangunan yang melonjak tidak wajar. Di beberapa titik perbatasan, harga satu sak semen dapat mencapai Rp 800 ribu, sementara satu tabung gas elpiji 3 kg bisa menyentuh angka Rp 400 ribu. Kondisi ini dipicu oleh akses logistik yang sangat sulit dan mahal.
Selain persoalan harga, akses transportasi menjadi taruhan nyawa bagi warga perbatasan. Hingga saat ini, banyak daerah yang masih sangat bergantung pada jalur sungai menggunakan long boat. Perjalanan tersebut dinilai sangat berisiko karena harus menembus jeram-jeram berbahaya. Jika terjadi kecelakaan menabrak batu, barang bawaan dipastikan habis dan nyawa penumpang pun belum tentu selamat. Kondisi infrastruktur darat, listrik, jaringan telekomunikasi, hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan dinilai masih sangat tertinggal dibandingkan wilayah lain.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sendiri telah berupaya mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan, namun faktor kemahalan bahan baku menjadi kendala besar. Gubernur Zainal mencontohkan, anggaran sebesar Rp 5 miliar hanya mampu membangun jalan aspal sepanjang 800 meter di wilayah Krayan. Meskipun memiliki keterbatasan fiskal, Pemprov Kaltara tetap konsisten menjalankan program prioritas seperti 'dokter terbang' untuk layanan kesehatan serta subsidi ongkos angkut (SOA) baik untuk barang maupun penumpang sebagai wujud kehadiran negara.
Di hadapan anggota DPR RI dan perwakilan pemerintah pusat, Gubernur Zainal kembali mengetuk pintu kebijakan nasional agar lebih memperhatikan wilayah perbatasan. Ia berharap bantuan pusat, seperti kucuran Rp 150 miliar untuk pembangunan jembatan yang didapat sebelumnya, dapat terus berlanjut dan ditingkatkan. Harapannya, pemerintah pusat dapat memberikan uluran tangan yang lebih nyata demi menghapus ketimpangan di wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia tersebut.(*)
Editor : Indra Zakaria