TARAKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara mempertegas komitmennya dalam memperkuat strategi pencegahan serta penanganan HIV/AIDS secara berkelanjutan. Langkah ini diambil menyusul data yang menunjukkan bahwa Kota Tarakan masih menduduki posisi dengan jumlah kasus tertinggi di Kaltara. Sebagai bentuk keseriusan, Komisi IV DPRD Kaltara melakukan kunjungan kerja ke kantor Dinas Kesehatan Kota Tarakan pada Kamis, 22 Januari 2026, untuk merumuskan pola penanganan yang lebih efektif.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, menyampaikan bahwa pendekatan terhadap masalah HIV/AIDS kini tidak lagi bisa hanya menitikberatkan pada aspek medis semata. Menurutnya, penanganan yang komprehensif harus mencakup dimensi sosial, psikologis, hingga penguatan peran keluarga. Oleh karena itu, DPRD berencana menginisiasi koordinasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pendidikan, serta instansi terkait lainnya guna membangun sistem deteksi dan edukasi yang terintegrasi.
Berdasarkan paparan data dari Dinas Kesehatan Tarakan, kelompok rentan masih menjadi kontributor terbesar dalam penularan virus ini, dengan tingkat penularan tertinggi ditemukan pada kelompok lelaki yang berhubungan seks dengan sesama laki-laki (LSL). Menanggapi kondisi tersebut, DPRD menilai perlunya pendekatan yang lebih sensitif dan terarah. Edukasi serta deteksi dini didorong untuk menjangkau ruang-ruang yang lebih luas, mulai dari tempat kebugaran, lingkungan pendidikan, hingga komunitas keagamaan yang selama ini mungkin belum tersentuh secara maksimal.
Tingginya angka kasus di Tarakan dianalisis dipengaruhi oleh posisinya sebagai pintu gerbang utama keluar-masuk orang di Kaltara serta jumlah penduduknya yang padat. Namun, Syamsuddin juga mengapresiasi keaktifan Pemerintah Kota Tarakan dalam melakukan pelaporan kasus. Ia memberikan catatan bahwa rendahnya angka di daerah lain bisa jadi disebabkan oleh belum masifnya upaya pendataan dan pemeriksaan dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan di Tarakan.
DPRD Kaltara berharap pertemuan ini segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret yang terukur. Fokus utama ke depan adalah menyinkronkan data di seluruh kabupaten dan kota di Kaltara agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara merata. Dengan sinergi yang kuat antar instansi, diharapkan mata rantai penularan dapat diputus sekaligus menghapus stigma negatif terhadap penderita melalui penguatan edukasi di tengah masyarakat luas.(*)
Editor : Indra Zakaria