TANJUNG SELOR – Ambisi Kalimantan Utara untuk memiliki bandara ramah lingkungan atau Green Airport kini terancam jadi proyek "jalan di tempat". Sejak periode pertama kepemimpinan Gubernur Zainal Arifin Paliwang hingga memasuki masa jabatan keduanya, kejelasan mengenai realisasi proyek mercusuar ini masih gelap gulita.
Hingga kini, Pemerintah Provinsi Kaltara dilaporkan masih terjepit di antara lambatnya birokrasi perizinan di tingkat pusat dan hilangnya kabar dari investor asal Kanada yang sebelumnya sempat menyatakan minat serius. Kepala Dinas Perhubungan Kaltara, Idham Chalid, mengakui bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan wewenang dalam mengeksekusi proyek ini.
"Semua yang berkaitan dengan perizinan bandara, baik pelaksanaan maupun operasionalnya, adalah kewenangan pusat. Pemerintah daerah hanya bisa mendorong, tidak bisa mengintervensi atau memaksakan," ujar Idham, Minggu (25/1). Meski demikian, ia mengklaim seluruh tahapan perencanaan yang menjadi porsi daerah sudah rampung dikerjakan.
Di sisi lain, ketidakpastian ini diperparah dengan sikap bungkam pihak investor. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda DPMPTSP Kaltara, Rahman Putrayani, mengungkapkan bahwa komunikasi dengan pihak Kanada yang terjalin sejak gelaran G20 di Bali tahun 2022 lalu kini terputus. Upaya konfirmasi melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Pusat pun belum membuahkan hasil.
"Kita sudah coba hubungi kembali pihak Kanada maupun Kadinnya, tapi sampai sekarang belum ada respons dan belum ada kepastian," keluh Rahman. Padahal, nota kesepahaman (MoU) sudah lama ditandatangani, namun tanpa tindak lanjut konkret, dokumen tersebut kini tak lebih dari sekadar kertas di atas meja.
Menanggapi macetnya kerja sama ini, Pemprov Kaltara mulai memberikan sinyal untuk "move on". Jika investor Kanada tetap tidak memberikan kepastian dalam waktu dekat, proyek Green Airport ini direncanakan akan ditawarkan kembali kepada investor lain yang lebih berkomitmen. Pemerintah daerah berharap pusat segera memberikan restu agar peluang investasi baru bisa segera dibuka demi kemajuan infrastruktur di beranda utara Indonesia ini. (*)
Editor : Indra Zakaria