BULUNGAN – Kelanjutan pembangunan jalan pendekat menuju Desa Tanah Kuning—Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, dipastikan tertunda. Proyek infrastruktur yang menjadi urat nadi menuju Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) tersebut hingga kini belum mendapatkan kepastian pendanaan akibat kebijakan efisiensi anggaran dan pergeseran fiskal.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Kaltara, Helmi, mengonfirmasi bahwa tidak ada alokasi anggaran untuk proyek tersebut pada tahun ini. Penanganan jalan strategis ini sebelumnya sangat bergantung pada skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah yang bersumber dari pemerintah pusat.
"Untuk tahun ini belum ada anggaran sama sekali karena adanya kebijakan efisiensi. Kami masih menunggu informasi dan kepastian dukungan pendanaan lebih lanjut dari pusat," ujar Helmi pada Minggu (1/2).
Helmi menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara tidak mampu membiayai proyek tersebut secara mandiri karena kebutuhan biaya yang sangat besar dan ruas jalan yang ditangani masih cukup panjang. Meskipun pada tahun 2024 proyek ini sempat berjalan melalui bantuan pusat, untuk tahun anggaran 2026 ini posisinya masih menggantung.
Pemerintah Provinsi Kaltara sendiri mengeklaim telah mengajukan usulan pendanaan kembali ke pusat. Saat ini, fokus utama dinas terkait adalah memastikan usulan tersebut disetujui agar pembangunan tidak terhenti terlalu lama. Infrastruktur jalan yang mantap dinilai menjadi syarat mutlak agar pengembangan kawasan industri di Tanah Kuning—Mangkupadi dapat berjalan optimal dan menarik minat investor.
Penundaan ini menjadi tantangan bagi konektivitas wilayah di Kalimantan Utara, mengingat jalur tersebut merupakan akses utama masyarakat dan aktivitas ekonomi di pesisir Bulungan. Pemprov berharap pusat segera memberikan lampu hijau agar estimasi anggaran yang telah diajukan bisa segera dicairkan untuk melanjutkan pengerjaan fisik di lapangan. (*)
Editor : Indra Zakaria