MALINAU – Persoalan infrastruktur kembali menjadi batu sandungan bagi pemenuhan kebutuhan energi di wilayah perbatasan. Pemerintah Kabupaten Malinau mencatat realisasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) sepanjang tahun 2025 gagal mencapai target yang ditetapkan. Bukan karena rendahnya permintaan, melainkan akibat akses jalan menuju pedalaman yang masih sulit ditembus.
Berdasarkan data Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Setkab Malinau, penyerapan Solar hanya menyentuh angka 4.960 kiloliter (KL) dari kuota 6.792 KL. Kondisi serupa terjadi pada Pertalite yang hanya terealisasi sebesar 12.208 KL dari total jatah 15.669 KL. Sisa kuota yang cukup besar ini menjadi sorotan karena menciptakan kesan semu di tingkat pusat bahwa Malinau kelebihan pasokan energi.
Kabag Ekonomi dan SDA Setkab Malinau, Erly Sumiyati, menjelaskan bahwa aktivitas di wilayah perkotaan berjalan normal, namun distribusi ke jantung pedalaman seperti wilayah Apau Kayan kerap terhenti. Buruknya kondisi jalan membuat armada pengangkut tidak mampu menjangkau titik distribusi, sehingga BBM menumpuk di kota sementara warga di pedalaman menjerit kekurangan pasokan.
"Jika dilihat dari pusat, mungkin dianggap kuota kita berlebihan karena tidak terserap. Padahal kenyataannya di Apau Kayan masyarakat sangat butuh, hanya distribusinya yang terkendala infrastruktur," ungkap Erly.
Kondisi ini memicu situasi ironis di garis depan nusantara. Akibat sulitnya mendapatkan BBM subsidi dari dalam negeri, sebagian masyarakat di wilayah perbatasan terpaksa beralih mendapatkan pasokan BBM dari negara tetangga, Malaysia. Hal ini dinilai sangat memprihatinkan karena secara administratif Malinau memiliki jatah kuota yang memadai, namun hak warga atas energi tersebut terhambat oleh medan jalan yang rusak.
Jika permasalahan akses transportasi ini tidak segera dibenahi, Malinau terancam mengalami pemotongan kuota BBM pada tahun-tahun mendatang oleh pemerintah pusat karena dianggap tidak produktif dalam penyerapan. Dampak jangka panjangnya, ekonomi masyarakat pedalaman akan semakin terhimpit dan ketergantungan terhadap produk luar negeri di wilayah perbatasan akan semakin kuat. (*)
Editor : Indra Zakaria