TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) telah menyiapkan langkah strategis untuk menghadapi dinamika fiskal pada tahun anggaran 2026. Penyesuaian ini merupakan respons terhadap perubahan kebijakan transfer keuangan dari pemerintah pusat, namun dipastikan tidak akan mengganggu pelayanan dasar yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.
Kepala Bappeda Litbang Kaltara, Bertius, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini bukanlah sebuah keputusan mendadak. Sejak awal perencanaan APBD, pemerintah daerah telah mengantisipasi arah kebijakan fiskal nasional sehingga kapasitas anggaran yang tersedia sudah disesuaikan dengan program kerja yang dirancang. Menurutnya, perencanaan untuk tahun 2026 relatif sudah matang dan program-program yang dijalankan telah sinkron dengan ketersediaan dana.
Meskipun terdapat keterbatasan fiskal yang mengharuskan adanya penyesuaian target pembangunan tahunan, Bertius memastikan hal tersebut masih berada dalam koridor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penurunan target di tahun 2026 dipandang sebagai bagian dari fleksibilitas perencanaan, dengan optimisme bahwa capaian target lima tahunan tetap dapat dikejar pada tahun-tahun berikutnya. Strategi ini diambil untuk menjaga kesinambungan pembangunan di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif.
Di tengah tantangan penghematan ini, Pemprov Kaltara memberikan jaminan bahwa sektor pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar akan tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga kualitas layanan agar tidak terdampak oleh efisiensi internal. Pelayanan maksimal kepada masyarakat dinilai sebagai kewajiban mutlak pemerintah yang tidak boleh dikompromikan.
Selain melakukan penataan di internal daerah, Pemprov Kaltara juga memperkuat jalur komunikasi dengan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Momentum kunjungan pejabat pusat ke daerah dimanfaatkan secara strategis untuk memaparkan kondisi riil di lapangan, dengan harapan dapat membuka peluang intervensi pembiayaan baru. Melalui kombinasi strategi adaptif dan lobi intensif, Pemprov Kaltara optimistis pembangunan daerah tetap berjalan terarah meski ruang fiskal mengalami penyempitan. (dksip)
Editor : Indra Zakaria