MALINAU – Pemerintah Kabupaten Malinau memastikan program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tetap menjadi pilar utama konektivitas wilayah pada tahun 2026. Meski harus menghadapi penyesuaian pagu anggaran di berbagai sektor—baik udara, darat, maupun sungai—pelayanan transportasi bagi masyarakat di wilayah terpencil dan perbatasan dipastikan tetap berjalan optimal.
Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Setkab Malinau, Erly Sumiyati, mengungkapkan bahwa sektor transportasi udara tahun ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp40 miliar. Jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai angka Rp48,2 miliar. Penurunan ini tidak hanya terjadi pada sektor udara, namun juga merambah ke sektor transportasi lainnya.
Sektor transportasi sungai tercatat mengalami penurunan yang cukup signifikan, di mana alokasi yang sebelumnya sebesar Rp20,71 miliar pada tahun 2025 kini menjadi sekitar Rp10,06 miliar pada tahun 2026. Sementara itu, anggaran untuk SOA darat juga mengalami penyesuaian dari Rp2,95 miliar menjadi Rp2,4 miliar, ditambah dukungan untuk operasional Damri sebesar Rp250 juta.
Walaupun secara akumulasi anggaran mengalami penyusutan, pemerintah menegaskan bahwa komitmen dalam melayani masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Pelayanan transportasi udara akan tetap menjangkau tujuh rute strategis yang tersebar di enam kecamatan, yaitu Kayan Selatan, Sungai Boh, Kayan Hilir, Pujungan, Bahau Hulu, dan Mentarang Baru.
Jadwal penerbangan rutin telah disusun untuk memastikan mobilitas warga tetap terjaga, meliputi rute Long Ampung dengan frekuensi empat kali seminggu, Mahak Baru tiga kali seminggu, serta rute Data Dian, Long Sule, dan Pujungan masing-masing dua kali seminggu. Khusus untuk rute Long Pala, penerbangan dijadwalkan satu kali seminggu dengan frekuensi yang tetap menyesuaikan jumlah penumpang di lapangan.
Program SOA dinilai sangat vital bagi denyut nadi ekonomi dan sosial di Kabupaten Malinau. Selain sebagai sarana mobilitas warga, subsidi ini menjadi tumpuan utama dalam distribusi barang kebutuhan pokok agar harga tetap terkendali di wilayah pedalaman. Keberadaan transportasi bersubsidi ini juga memegang peranan krusial bagi akses layanan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya di kawasan perbatasan. (*)
Editor : Indra Zakaria