TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) resmi menabuh genderang perang untuk mengamankan hak atas kekayaan alamnya di pasar karbon dunia. Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, menegaskan pihaknya kini tengah menelusuri kemungkinan adanya kawasan mangrove dan gambut Kaltara yang diam-diam masuk dalam skema penjualan karbon Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Langkah berani ini diambil mengingat proses awal perdagangan karbon di Kalimantan terjadi saat Kaltara belum mekar menjadi provinsi sendiri. Gubernur Zainal menuntut transparansi dan hak daerah yang selama ini mungkin terlewatkan.
“Kita telusuri apakah ada kawasan mangrove atau gambut Kaltara yang masuk dalam penjualan Kaltim atau tidak. Karena waktu proses awal, Kaltara belum terbentuk. Kalau ada, kita harus dapat kompensasi juga!” tegas Zainal di Tanjung Selor, Selasa (3/3/2026).
Keseriusan Kaltara tidak hanya berhenti pada penelusuran sejarah. Pemprov telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Enggang Kaltara Lestari (EKL) untuk menggarap proyek percontohan (pilot project) perdagangan karbon yang akan dipusatkan di Kabupaten Nunukan.
Karena regulasi melarang pemerintah daerah bersentuhan langsung dengan aktivitas pencarian laba (profit), Gubernur Zainal menunjuk BUMD PT Benuanta Kaltara Jaya (BKJ) sebagai ujung tombak pelaksana di lapangan.
“Kita dari pemerintah provinsi tidak bisa langsung masuk ke ranah profit. Jadi, pelaksanaannya kita lakukan melalui BUMD. Mudah-mudahan ini berhasil, karena hasilnya akan kita gunakan kembali untuk kesejahteraan masyarakat,” tuturnya optimistis.
Upaya memonetisasi ekosistem mangrove dan gambut ini merupakan buah perjuangan Pemprov Kaltara selama tiga tahun terakhir. Dengan potensi hutan bakau yang luas, Kaltara memiliki posisi tawar tinggi dalam dinamika pasar karbon nasional maupun internasional.
Langkah ini menandai babak baru strategi Kaltara dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memastikan "paru-paru dunia" di wilayahnya mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat lokal. Jika penelusuran kompensasi dari Kaltim membuahkan hasil, ini akan menjadi suntikan PAD yang signifikan bagi provinsi termuda di Kalimantan ini. (dkisp)
Editor : Indra Zakaria