NUNUKAN – Kesabaran masyarakat di dataran tinggi Krayan nampaknya telah mencapai batasnya. Sebagai bentuk protes atas infrastruktur yang tak kunjung membaik, sejumlah titik di ruas jalan utama penghubung Desa Long Bawan menuju Desa Long Layu kini berubah menjadi "kebun pisang" dadakan. Aksi menanam pohon di tengah kubangan lumpur ini menjadi simbol kekecewaan mendalam warga terhadap kondisi akses transportasi yang kian memprihatinkan di wilayah perbatasan tersebut.
Ketua LSM Tana Tepun, Martinus Baru, menegaskan bahwa aksi ini adalah jeritan hati masyarakat yang sudah terlalu lama menanti jalan layak. Menurutnya, setiap kali hujan mengguyur, jalur vital yang menghubungkan Krayan induk dengan Krayan Selatan ini langsung berubah menjadi rawa lumpur yang mustahil ditembus kendaraan. Dampaknya sangat sistemik; mulai dari lumpuhnya distribusi logistik, terhambatnya akses kesehatan, hingga terganggunya urusan pendidikan anak-anak perbatasan.
Ironisnya, kondisi di lapangan ini dinilai sangat kontradiktif dengan klaim pemerintah. Martinus menyoroti pernyataan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Kalimantan Utara yang sebelumnya menyebutkan bahwa pembangunan jalan di wilayah tersebut telah rampung 100 persen. Baginya, klaim tersebut adalah sebuah anomali jika disandingkan dengan realita jalanan yang masih berupa tanah merah dan penuh jebakan lumpur. Jika memang sudah tuntas, masyarakat mempertanyakan standar pembangunan seperti apa yang digunakan sehingga hasilnya justru menyulitkan mobilitas warga.
Persoalan mendasar disinyalir terletak pada kerancuan definisi antara "pembangunan" dan "peningkatan" kualitas jalan. Selama ini, intervensi pemerintah dianggap hanya sebatas membuka badan jalan tanah tanpa ada upaya pengerasan atau pengaspalan yang permanen. Martinus menekankan bahwa masyarakat Krayan saat ini tidak lagi membutuhkan sekadar pembukaan lahan, melainkan peningkatan infrastruktur yang nyata agar jalan tidak kembali hancur setiap kali musim penghujan tiba.
Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Krayan seharusnya menjadi etalase kedaulatan negara melalui infrastruktur yang mumpuni. Ketimpangan yang terjadi saat ini tidak hanya menghambat ekonomi lokal, tetapi juga melukai rasa keadilan warga di garda terdepan Indonesia. Tanpa adanya tindakan nyata untuk mengubah status jalan tanah menjadi jalan yang layak dilalui, pohon-pohon pisang tersebut akan tetap berdiri sebagai monumen protes atas janji-janji pembangunan yang dianggap masih semu oleh warga setempat. (*)
Editor : Indra Zakaria