TANJUNG SELOR – Anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Utara, Rahmawati, meluapkan keprihatinannya atas fenomena minimnya serapan tenaga kerja lokal di kawasan industri Tanah Kuning—Mangkupadi, Kabupaten Bulungan. Kawasan yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) ini seharusnya menjadi mesin penggerak ekonomi warga sekitar, namun kenyataan di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.
Keresahan ini mencuat setelah berbagai keluhan masyarakat membanjiri media sosial, yang mengungkap sulitnya warga lokal untuk menembus seleksi di perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah tersebut.
Menanggapi isu tersebut, Rahmawati melakukan konfirmasi kepada pihak perusahaan. Dari penjelasan yang ia terima, pihak korporasi berdalih bahwa kebutuhan tenaga kerja saat ini didominasi oleh posisi teknisi ahli. Sementara itu, kualifikasi pelamar lokal dinilai masih belum memenuhi standar yang dibutuhkan karena mayoritas merupakan lulusan tingkat menengah atas (SMA).
"Itu adalah versi perusahaan. Mereka menyatakan kuota yang tersedia kebanyakan membutuhkan tenaga teknis, sementara lulusan kita masih banyak di tingkat SMA," ungkap Rahmawati, Jumat (13/3). Namun, baginya alasan tersebut tidak lantas membenarkan praktik mengabaikan potensi sumber daya manusia asli daerah.
Rahmawati menekankan bahwa persoalan ini berakar pada lemahnya koordinasi dan keterbukaan informasi. Menurutnya, perusahaan seharusnya tidak membuka lowongan secara mendadak, melainkan memberikan pengumuman kebutuhan kualifikasi setidaknya tiga hingga empat bulan sebelum proses rekrutmen dimulai.
Dengan adanya jeda waktu tersebut, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten dapat segera mengambil tindakan nyata dengan menyiapkan pelatihan intensif. "Jika perusahaan butuh 50 teknisi dan kita baru punya 20, informasi awal itu sangat penting agar kita bisa menyiapkan pelatihan bagi anak-anak daerah melalui Balai Latihan Kerja (BLK) supaya mereka memenuhi kualifikasi industri," jelasnya.
Ke depan, pihaknya akan mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan pihak swasta. Keberadaan BLK yang saat ini tengah dipersiapkan di Kaltara harus menjadi solusi permanen untuk menjembatani kesenjangan kompetensi antara pekerja lokal dan kebutuhan industri. (*)
Editor : Indra Zakaria