Pro Kalimantan Balikpapan Samarinda Kaltim Bola Daerah Kriminal Nasional Lifestyle Bisnis Sport

Mangrove Kaltara Jadi 'Tambang Emas' Hijau, Pemerintah Mulai Garap Proyek Ekonomi Karbon Senilai Rp 2 Miliar

Indra Zakaria • Kamis, 26 Maret 2026 - 19:31 WIB

EKONOMI KARBON: Kementerian Koordinator Bidang Pangan mulai menginisiasi kajian pengembangan potensi ekonomi karbon dari kawasan mangrove di Kaltara. (HRK)
EKONOMI KARBON: Kementerian Koordinator Bidang Pangan mulai menginisiasi kajian pengembangan potensi ekonomi karbon dari kawasan mangrove di Kaltara. (HRK)

 

TANJUNG SELOR – Kawasan hutan mangrove di Kalimantan Utara (Kaltara) kini tidak lagi dipandang sekadar sebagai pelindung pesisir, melainkan "tambang emas" hijau yang menjanjikan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan resmi menginisiasi kajian mendalam untuk menyulap potensi serapan karbon mangrove Kaltara menjadi aset ekonomi bernilai tinggi. Langkah ini menandai pergeseran paradigma pengelolaan hutan yang kini mulai meninggalkan eksploitasi kayu menuju perdagangan jasa lingkungan yang berkelanjutan.

Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara, Nur Laila, mengungkapkan bahwa proyek ambisius ini tengah memasuki tahap penyusunan dokumen dasar sebagai landasan legal dan teknis. Tim ahli dari pusat bahkan telah turun langsung ke lapangan untuk memetakan titik-titik potensial yang memiliki daya serap emisi karbon tertinggi. Proyek prakajian ini diperkirakan menelan biaya hingga Rp 2 miliar dengan melibatkan konsultan profesional guna memastikan akurasi data sebelum ditawarkan kepada mitra investor global.

"Tim dari Kemenko Pangan sudah mengambil data di lapangan sebagai dasar fasilitasi program selanjutnya. Nantinya, dokumen ini yang menentukan kawasan mana yang layak dikembangkan sebagai proyek karbon, dan pemerintah pusat akan membantu mencarikan mitra perusahaan untuk pengelolaannya," jelas Nur Laila pada Rabu (25/3). Inisiatif ini diprediksi akan menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah melalui skema Result Based Payment (RBP), di mana daerah mendapatkan insentif finansial atas keberhasilannya menjaga ekosistem hutan.

Strategi ekonomi hijau ini diharapkan mampu memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim sekaligus memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat pesisir tanpa harus merusak alam. Dengan dukungan pendanaan dan teknis dari pusat, Kaltara berpeluang menjadi pemain kunci dalam pasar karbon internasional. Pemerintah daerah kini fokus memastikan koordinasi lintas sektor berjalan lancar agar seluruh dokumen yang disusun sesuai dengan regulasi kehutanan yang berlaku, demi mewujudkan pelestarian mangrove yang berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. (*)

Editor : Indra Zakaria