Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalsel tahun 2024 resmi ditetapkan. Besarannya menjadi Rp3.282.812. Nilai ini naik sebesar 4,22 persen dibandingkan UMP 2023 sebesar Rp3.149.977. Naiknya hanya Rp132 ribu.
Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalsel nomor 100.3.3.1/0972/KUM/2023 tanggal 20 November 2023. “Keputusan gubernur ini mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan,” terang Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Irfan Sayuti, Selasa (21/11).
Ia menegaskan dengan keluarnya SK Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau akrab disapa Paman Birin itu, maka perusahaan dilarang membayar upah minimum lebih rendah dari UMP yang sudah ditetapkan. “Ada kenaikan sebesar 4,22 persen,” bandingnya.
Dalam SK Gubernur itu juga diatur pekerja yang wajib menerima gaji sebesar UMP adalah mereka sudah bekerja atau masa kerja satu tahun. “Pekerja baik yang berstatus tetap, tidak tetap, maupun dalam masa percobaan,” jelasnya.
Irfan menambahkan, penentuan UMP ini hasil dari rapat Dewan Pengupahan Kalsel yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, serta pakar. “Kenaikan UMP ini demi mewujudkan upah yang lebih realistis ke arah pencapaian kebutuhan hidup layak dan peningkatan kesejahteraan pekerja,” sebutnya.
Dengan kenaikan UMP ini, ia berharap dapat memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian masyarakat. “Kami juga berharap semua pihak bisa memaklumi, khususnya pengusaha agar bisa melakukan penyesuaian pelaksanaan pembayaran UMP,” ujarnya.
Setelah UMP, pemerintah kabupaten/kota akan menetapkan upah minimun kota/kabupaten (UMK). Paling lambat 30 November 2023 mendatang. Ada empat daerah yang menentukan UMK sendiri. Kotabaru, Tanah Bumbu, Tabalong, dan Banjarmasin.
Lalu apa pendapat aliansi buruh? Mereka sempat melakukan unjuk rasa di DPRD Kalsel, Rabu (15/11) pekan lalu. Saat itu, mereka menuntut kenaikan UMP minimal 15 persen. “Ya mau apa lagi, kami aksi dan sudah berjuang,” kata Presidium Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB), Yoeyoen Indharto, kemarin.
Ia hanya menunggu instruksi dari pimpinan pusat. Yoeyoen juga mengaku belum memikirkan rencana aksi lanjutan usai UMP 2024 ditetapkan. “Itu sebenarnya bukan kenaikan, tapi hanya penyesuaian upah saja yang masih jauh bila dibandingkan KHL (kebutuhan hidup layak) tahun berjalan,” nilainya.
Meski tak sesuai dengan yang mereka harapkan, pihaknya berjanji akan kembali berjuang untuk meningkatkan UMK. “Kami meminta angka kenaikan UMK minimal Rp150 ribu sampai Rp200 ribu dari UMP Kalsel 2024,” ucapnya. (*)