Parpol maupun caleg peserta Pemilu 2024 harus melaporkan pemasukan dan pengeluaran dana kampanye lewat aplikasi Sikadeka. Jika mengabaikan kewajiban itu, siap-siap dijatuhi sanksi berat. "Sanksi paling berat, parpol bisa didiskualifikasi sebagai peserta pemilu. Sedangkan caleg, misalnya terpilih tidak bisa dilantik," kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarmasin, Subhani, Rabu (22/11). Maka ia meminta 18 parpol dan 628 caleg di Banjarmasin untuk melaporkan dana kampanye secara tepat waktu.
Dia menjamin, aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) cukup mudah digunakan. "Di tengah masa kampanye, laporannya harus di-update. Jadi begitu masa kampanye selesai, laporannya juga selesai," jelasnya. Lewat Sikadeka, pergerakan dana kampanye bisa dipantau KPU.
Sumbangan dana kampanye bisa berupa uang, barang, atau jasa. Asalnya dari individu, kelompok, atau badan usaha non pemerintah.
"Batasan sumbangan perorangan Rp2,5 miliar, sedangkan kelompok Rp25 miliar," sebutnya. Leasing Officer (LO) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nanda mengaku masih menunggu akun Sikadeka dari DPP. "Kami masih menunggu. Akun ini sangat penting. Kalau tidak melaporkan, kami bisa didiskualifikasi dari pemilu," ujarnya.
Nanda menjamin, begitu akunnya sudah ada, PKS akan langsung melapor. Baik dana kampanye, maupun jadwal kampanye. Dari pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pemasangan APK, hingga penyebaran bahan kampanye. "Batas akhir pelaporannya tanggal 25 November 2023. Sudah dekat," pungkas Nanda. (*)