Unit Pelaksana Tugas (UPT) Penerangan Jalan Umum (PJU) di Dinas Perhubungan Banjarmasin merazia PJU liar, Rabu (22/11) pagi. Sasarannya adalah Jalan Bawang Merah dan Jalan Bawang Putih di Sungai Andai, Banjarmasin Utara. Hasilnya, 300 titik PJU liar diturunkan. Ini baru awal. Supaya Pemko Banjarmasin tak lagi tekor. Seperti diketahui, rata-rata setiap bulan pemko mesti membayar tagihan listrik Rp1,8 miliar ke PLN (Perusahaan Listrik Negara). Itu cuma buat PJU saja.
Padahal bila mengacu tagihan PJU resmi hasil program meterisasi, pemko hanya perlu membayar setengah miliar rupiah saja. Namun tagihannya menjadi tekor karena dibebani oleh PJU-PJU liar yang dipasang masyarakat di jalan lingkungannya masing-masing. Fakta itu terungkap dalam rapat bersama PT PLN (Persero) Cabang Banjarmasin dan Dishub pada pertengahan Oktober lalu.
Setelahnya, tim gabungan dibentuk. Dishub dan PLN menertibkan PJU-PJU liar di kompleks perumahan maupun gang. Tujuannya untuk menekan angka tagihan listrik yang dianggap tidak tepat sasaran. Kepala UPTD PJU Dishub Banjarmasin, Cahyadi mengatakan, membengkaknya tagihan listrik itu sebenarnya telah terjadi sejak lama. "Maka tugas kami adalah menertibkannya, kemudian memasang PJU meterisasi," ujarnya. "Ini untuk menekan angka tagihan setiap bulan," imbuhnya.
Ditekankan Cahyadi, penertiban ini sesuai perintah Perda Nomor 12 Tahun 2010, tertulis dalam pasal 13 dan pasal 18 ayat 3. Perda itu kemudian dijadikan dasar pembuatan perjanjian kerja sama (PKS) antara pemko dan PLN pada 2020 silam. Lewat program meterisasi, pemko bisa menghemat anggaran. Sejauh ini di Banjarmasin telah terpasang PJU resmi di 19.500 titik.
Seberapa banyak PJU liar yang harus ditertibkan, Cahyadi pun hanya bisa menerka-nerka. Yang pasti dari hasil razia kemarin, dari 300 PJU liar, pemko bisa menghemat Rp12 juta per bulan. Ia berharap, seiring gencarnya razia PJU liar, semakin kecil pula "kebocoran listrik" tersebut. "Akan terus kami tertibkan," pungkasnya. (*)