Agenda pembacaan putusan judicial review terkait gugatan masa jabatan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (29/11), jadi perhatian Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin.
Meski tidak termasuk dalam tujuh kepala daerah yang mengajukan gugatan, Aditya mengaku berharap MK bisa mengabulkan gugatan tersebut.
Sebab, masalah periodisasi ini, jelas Aditya, sudah diatur dalam UU Dasar 1945. Di sana tercantum bahwa masa jabatan itu selama 5 tahun. “Itu berlaku bagi jabatan kepala daerah (wali kota dan bupati), gubernur, DPRD hingga presiden,” ucapnya, Selasa (28/11).
Menurutnya, pemangkasan masa jabatan akibat pelaksanaan Pemilu 2024 ini menimbulkan kerugian bagi para kepala daerah yang masa jabatannya terpotong, termasuk dirinya.
Bukan tanpa alasan, pasalnya Aditya menilai, gara-gara pemangkasan itu, dirinya tidak bisa maksimal menjalankan visi-misi yang dijanjikannya ketika berkampanye sebagai kepala daerah pada Pemilu 2020 lalu.
“Karena bagi kami kepala daerah yang lahir dari Pemilu 2020, dan dilantik pada tahun 2021, hal (pemangkasan masa jabatan) ini membuat kami terbatas dalam menjalankan tugas,” ujarnya.
“Jadi jika dihitung-hitung, pembangunan kita hanya bisa maksimal selama setahun terakhir saja,” tambahnya. Karena itulah, Aditya mengaku sangat mendukung jika hakim MK mengabulkan gugatan tersebut. “Gugatan ini merupakan sebuah terobosan, jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan akibat kebijakan negara,” pungkasnya. Diketahui sebelumnya, 7 kepala daerah tingkat provinsi hingga kabupaten/kota menggugat aturan dalam undang-undang tersebut yang mengatur masa jabatan kepala daerah berakhir untuk gelaran Pilkada serentak 2024.
Gugatan itu diajukan 7 kepala daerah tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Mereka adalah Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Gubernur Maluku Murad Ismail, Walikota Bogor Bima Arya, Wakil Walikota Bogor Dedie A. Rachim, Wali Kota Gorontalo Marten Taha, Wali Kota Padang Hendri Septa, dan Wali Kota Tarakan Khairul. Mereka menggandeng Visi Law Office sebagai kuasa hukum.
Para pemohon menggugat Pasal 201 ayat (5) UU nomor 10 Tahun 2016 karena merasa telah dirugikan oleh pasal tersebut. Dengan adanya pasal itu, para pemohon yang merupakan kepala daerah tidak bisa menyelesaikan jabatannya selama lima tahun atau satu periode pemerintahan.
Para pemohon pun menilai Pasal 201 ayat (5) UU nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. (*)