Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar, mengusulkan pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Usulan tersebut disampaikan melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Tanah Bumbu, Ambo Sakka, Kamis (30/11) di Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Ambo Sakka mengatakan bahwa usulan pembentukan MPP di Tanah Bumbu sejalan dengan visi ke-4 RPJMD 2017-2022, yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan melayani. Selain itu, usulan tersebut juga sejalan dengan tema RKPD 2021 dan 2022, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan.
Ia menyebut, pembentukan MPP di Tanah Bumbu juga dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Seperti lokasi Tanah Bumbu yang dekat dengan IKN, adanya kawasan industri Batulicin, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Setangga. Selain itu, bertambahnya jumlah penduduk dan adanya peningkatan ekonomi di Tanah Bumbu juga menjadi faktor yang mendorong pembentukan MPP. “Dengan itu, diharapkan nilai dan potensi investasi juga semakin meningkat di Tanbu,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (1/12).
Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tanah Bumbu, Adrianto Wicaksono, menjelaskan bahwa MPP merupakan tempat penyelenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi dan terpusat.
Menurutnya, MPP dapat memberikan kemudahan, kecepatan, dan pelayanan yang nyaman untuk masyarakat. "Tujuan pembentukan MPP di Tanah Bumbu untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia," kata Adrianto.
Pembangunan MPP Tanah Bumbu ditargetkan pada Februari 2024. Letaknya di Jalan Lingkar 30 Kecamatan Batulicin. Sedangkan uji coba dan peresmian MPP direncanakan pada November 2024. (*)