Walaupun metode yang dipakai sudah disepakati, PT Arutmin masih belum bisa menjalankan rencana itu akibat terkendala jalur pengangkutan yang statusnya milik pemda dan masyarakat.
Namun setelah proses pendekatan, akhirnya PT Arutmin mendapat restu memakai jalan alternatif yang ada di Km 171 tersebut sebagai akses angkutan material timbunan dengan memakai metode buka-tutup. “Izinnya kami hanya melintas saja agar bisa menyeberang ke titik lubang longsor,” ungkap Dhangku.
Namun, dari hasil kajian lapangan hal itu, rupanya masih terdapat kendala terkait teknis pengangkutan. Jika jalur alternatif tersebut dilewati maka tentu akan terjadi penumpukan kendaraan di kedua sisi.
Sementara kekuatan jalan alternatif, menurutnya, juga akan terdampak. Jadi, unit yang dipakai hanya bisa lebih kecil. Sedangkan target untuk menyelesaikan perbaikan ini 14 bulan. “Karena unitnya kecil, artinya kami perlu waktu yang lebih lama lagi. Banyak material yang kami angkut ini sebanyak 2 juta BCM (Bank Cubic Meter) untuk menutup lubang longsoran,” jelas Dhangku.
Supaya angkutan besar bisa lewat, maka perlu adanya pengalihan jalur alternatif ke titik yang baru. Namun untuk titik dan peta lintasannya masih dalam tahap pembicaraan dengan Pemkab Tanbu. “Soalnya kalau tidak dialihkan, proses perbaikan akan terkendala. Jadi agar kami bisa memakai unit yang lebih besar, dan perbaikannya cepat selesai, memang perlu dilakukan pengalihan jalur alternatif,” harapnya.
Apakah benar bahwa PT Arutmin akan mengganti seluruh kerusakan jika jalan aset pemkab rusak akibat dipakai sebagai lintasan unit angkutan material timbunan? Dhangku mengaku siap, meski sebenarnya longsor tersebut bukan akibat aktivitas tambang PT Arutmin Indonesia. “Sebenarnya kita bukan mengganti. Yang kita lakukan ini sifatnya bentuk kontribusi kami (PT Arutmin Indonesia) untuk membangun daerah,” katanya.
Hal itu sejalan dengan permintaan Wahana Lingkungan HIdup (WALHI) Kalimantan Selatan. Sebab organisasi yang bergerak dalam bidang pelestarian lingkungan hidup ini secara tegas menolak jika perbaikan jalan nasional di Kilometer 171 tersebut menggunakan APBD atau APBN.
Apalagi kerusakan yang terjadi di ruas jalan nasional di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu itu dikarenakan aktivitas pertambangan di luar dari jarak yang telah diatur dalam UU.
Ketegasan itu disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono.
Menurut aktivis yang akrab disapa Cak Kis itu begitu memang sudah seharusnya perbaikan itu. 100 persen dibebankan kepada perusahaan pertambangan yang bersangkutan. “Kalau perbaikannya dibebankan kepada pemerintah, saya tidak rela, karena itu uang rakyat,” tuturnya.
Ia minta agar proses perbaikan itu segera dilakukan. Mengingat penyelesaian perbaikan jalan yang longsor sejak bulan September 2022 itu masih belum terlihat sampai sekarang.
Wajar, menurutnya, jika pihaknya mendesak perusahaan yang bersangkutan segera menjalankan kewajibannya. “Sesuai aturan, jarak aktivitas pertambangan harus sejauh 500 meter dari permukiman penduduk,” tambahnya lagi.
Sedangkan dari hasil investigasi pihak terkait, jarak antara lokasi longsornya jalan dengan kawasan pertambangan justru sangat dekat dengan permukiman.
Di samping meminta agar perbaikan segera dilakukan, Cak Kis juga mendesak adanya penegakan hukum agar tidak ada lagi pelanggaran aturan terkait masalah tersebut.(zkr/gr/dye)