Ada perkembangan terbaru dari perkara dugaan korupsi pengadaan lahan pembangunan Gedung Samsat Amuntai. Muhamad Anshor dan Akhmad Yani siap-siap mendekam di balik jeruji besi. Mahkamah Agung (MA) menganulir vonis bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor Banjarmasin pada akhir Mei 2023 lalu.
Petikan amar putusan Majelis hakim MA yang diketuai H Suhartono dan dua hakim anggota isinya membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm dan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm tanggal 31 Mei 2023.
Kedua terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama pada pengadaan lahan gedung Samsat Amuntai tahun 2013.
“Pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” isi bunyi putusan kasasi MA untuk terdakwa Akhmad Yani dan Muhamad Anshor. Muhamad Anshor adalah selaku tim penilai. Sedangkan Akhmad Yani sebagai kepala desa.
Keduanya diduga terlibat pengadaan tanah seluas 7.064 meter persegi untuk pembangunan Gedung Samsat Amuntai di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari anggaran Biro Perlengkapan Setdaprov Kalsel tahun 2013 senilai Rp3,3 miliar.
Dalam penyidikan, jaksa menyebut terdapat kerugian keuangan negara senilai Rp565 juta. Oleh jaksa, keduanya didakwa pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primer.
Kemudian dakwaan subsider pasal 3 juncto pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
JPU menuntut kedua terdakwa yang ditahan sejak 15 November 2022 berupa pidana penjara selama lima tahun dan enam bulan, dengan perintah agar supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan.
Untuk uang pengganti, JPU menuntut agar keduanya membayar Rp465.120.000. Jika tidak membayar paling lambat satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita jaksa, dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.
Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun.
Pada saat putusan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Hakim Ketua Jamser Simanjuntak dan dua Hakim Anggota Ahmad Gawi dan Arif Winarno memvonis bebas kedua terdakwa.
Majelis menilai mereka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider.
Majelis hakim membebaskan terdakwa dari semua dakwaan JPU, dan memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan, serta memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.
Kasi Pidsus Kejari HSU, Akhmad Zahedi Fikry membenarkan perihal diterimanya kasasi yang membatalkan vonis bebas kedua terdakwa tersebut. Pihaknya menegaskan siap melakukan eksekusi putusan MA tersebut. Bahkan, pihaknya sudah melakukan upaya dengan mendatangi Muhamad Anshor ke tempat kerjanya. Namun, masih tak bertemu.
Sementara, Akhmad Yani diketahui masih dalam kondisi sakit. “Kami harap tentunya mereka kooperatif, dan tidak menghambat proses,” pintanya. Kuasa hukum Muhamad Anshor, Sabri Noor Herman belum mau berkomentar banyak perihal ini. Pihaknya mengaku belum menerima salinan resmi putusan MA atas kliennya. “Agar tak simpang siur, tunggu kami terima salinan resmi dulu. Baru saya berkomentar,” janjinya. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : Radar Banjarmasin