Lega, Polemik Raperda Pajak di Hulu Sungai Tengah Telah Berakhir, Ditarget Mampu Menaikkan Pendapatan

Indra Zakaria • Dipublikasikan Kamis, 1 Februari 2024 | 13:00 WIB
PENGESAHAN: DPRD HST mengesahkan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Gedung DPRD HST, Rabu (31/1). (FOTO: JAMALUDDIN/RADAR BANJARMASIN.)
PENGESAHAN: DPRD HST mengesahkan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Gedung DPRD HST, Rabu (31/1). (FOTO: JAMALUDDIN/RADAR BANJARMASIN.)

 

Setelah berpolemik, raperda pajak dan retribusi daerah akhirnya disahkan di Hulu Sungai Tengah (HST), Rabu (31/1). Dengan begitu, pemerintah bisa menarik pajak dan retribusi secara legal. Perda ini sempat menimbulkan polemik. Beberapa kali Kantor DPRD HST didatangi massa. Mendesak agar disahkan. Pada 2 Januari, jajaran tenaga kontrak Bidang Perhubungan HST menggelar demo.

Polemik ini sampai dibawa ke Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan. Pada 4 Januari, Pemkab dan DPRD HST menggelar pertemuan di sana. Hasilnya belum sesuai harapan.

Pada tanggal 10 Januari, LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) juga menggelar aksi yang sama. Mempertanyakan kenapa raperda ini tak disahkan. 

Mengingat dampaknya bagi Pemkab HST tidak bisa memungut pajak di sektor apapun dari tanggal 5-31 Januari 2024. Alhasil, Pemkab tidak ada pemasukan dari pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah.

Sekda HST, Muhammad Yani merasa lega akhirnya Perda Retribusi dan Pajak disahkan. "Alhamdulillah, ini yang ditunggu-tunggu. Ini merupakan bagian dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita," ujarnya saat ditemui setelah pengesahan.

Sekda menegaskan pentingnya perda ini. Otonomi daerah harus ditopang pendapatan asli daerah. Namun, ia mengakui memang terjadi dinamika dalam pembahasan. Tapi, pada titik akhirnya dapat disahkan. “Tinggal eksekusi di lapangan saja (penerapan perda, red). Semoga lancar," harapnya.

Sempat terjadi los pemungutan pajak dari tanggal 5-31 Januari 2024, sekda menyebut pemkab kehilangan PAD miliaran rupiah. "Kita prediksi sekitar Rp1,5 miliar untuk di rumah sakit. Itu belum semua sektor dihitung," sebutnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan HST, Mursyidi menyambut baik disahkannya perda ini. "Mudahan pendapatan kita lebih maksimal untuk bidang retribusi parkir tahun ini. Selanjutnya kita menunggu perda ini diundangkan agar bisa dijalankan secepatnya," pungkasnya.

Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Banjarmasin
kalsel