Terbukti Langgar Kode Etik dengan Dugaan Asusila, Anggota Bawaslu HSS Diberhentikan

M Oscar Fraby • Dipublikasikan Kamis, 30 Mei 2024 | 15:15 WIB
PEMERIKSAAN: Anggota Majelis Hakim DKPP RI, yang dipimpin Heddy Lugito memeriksa Perkara No. 29 Tahun 2024 dengan teradu Masridah Badwie, Anggota Bawaslu Kabupaten HSS. (Foto: DKPP RI untuk Radar Banj
PEMERIKSAAN: Anggota Majelis Hakim DKPP RI, yang dipimpin Heddy Lugito memeriksa Perkara No. 29 Tahun 2024 dengan teradu Masridah Badwie, Anggota Bawaslu Kabupaten HSS. (Foto: DKPP RI untuk Radar Banj

Prokal.co - Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Masridah Badwie resmi diberhentikan sebagai penyelenggara pemilu.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada dirinya karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). 

Sanksi Pemberhentian Tetap tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Selasa (28/5/2024). 

“Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Masridah Badwie selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhitung sejak putusan ini bacakan,” tegas Ketua Majelis Heddy Lugito saat membacakan amar putusan perkara nomor 29-PKE-DKPP/II/2024.

Kode etik yang dilanggar oleh Masridah adalah dugaan perselingkuhan dengan salah seorang mantan Anggota Bawaslu Kalsel sejak tahun 2017 lalu. 

Sidang yang dipimpin oleh Heddy Lugito selaku Ketua Majelis didampingi Anggota Majelis J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansyah. Memutuskan, selain memberhentikan tetap kepada Masridah, juga memerintahkan kepada Bawaslu menjalankan putusan ini paling lama 7 hati setelah putusan ini.

“Memerintahkan kepada Bawaslu untuk mengawasi putusan ini,” kata Heddy. Kasus ini mencuat sejak masuknya laporan ke Bawaslu Kalsel pada 18 Desember 2023 lalu. 

Pelapor adalah Dessy Irawati adik ipar mantan Anggota Bawaslu Kalsel. Dia melaporkan adanya dugaan tindakan pelanggaran etik yang dilakukan oleh teradu, yakni Masridah dengan mantan Anggota Bawaslu Kalsel itu.

Dia datang kembali pada 27 Desember 2023, melengkapi laporan setelah Bawaslu meminta untuk melengkapi laporan lantaran belum memenuhi syarat formil di laporan pertama.

Datang kedua kalinya, Dessy membawa bukti kuat terjadinya hubungan terlarang yang dilakukan keduanya.  Bukti tersebut meliputi tangkapan layar percakapan WhatsApp, foto hingga video. 

Setelah menerima laporan, Bawaslu Kalsel pun menggelar pleno yang keputusannya menyatakan lengkap dan memenuhi syarat formil dan materiil.

Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu nomor 7 tahun 2022. Maka Bawaslu Kalsel merekomendasikan ke DKPP RI. Sidang pemeriksaan terhadap teradu Marsidah sendiri diadakan secara tertutup karean ada unsur dugaan asusila. (*)

Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Banjarmasin