Masih ada harapan. Bandara Syamsudin Noor yang statusnya dihapus sebagai bandara internasional, tetap berpeluang statusnya dikembalikan.
“Tak menutup kemungkinan statusnya menjadi bandara internasional kembali,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub RI, Budi Raharjo saat menyambut audiensi wartawan Pemprov Kalsel ke Kemenhub di Jakarta, Selasa (25/6).
Ia memastikan jika ditunjang dengan sektor wisata yang berdampak pada tingginya kedatangan wisatawan mancanegara, maka status bandara akan ditingkatkan menjadi bandara internasional kembali.
“Ini tentu saja akan turut mendorong pemerintah daerah berlomba meningkatkan pariwisatanya,” tukasnya. Budi tak menampik tingginya biaya operasional dan tak ada maskapai yang melayani penerbangan ke luar negeri, membuat sebagian status bandara internasional dihapus di Indonesia.
“Saat ini, malah orang lokal yang sering ke luar negeri. Sebaliknya, wisatawan mancanegara malah tak signifikan,” sebut Budi.
Kepala Biro Adpim Setdaprov Kalsel, Berkatullah yang mendampingi rombongan wartawan menyampaikan sektor wisata memang menjadi faktor pendorong tingginya kedatangan wisatawan ke daerah.
Kunjungan ini, sebutnya, menjadi masukan upaya apa saja untuk mengembalikan status bandara internasional. “Pemprov Kalsel sudah berkomitmen untuk pengembangan bandara. Kami berharap, Bandara Syamsudin Noor kembali berstatus internasional,” harapnya.
Plh Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, Agung Rahmadi berharap dibukanya rute penerbangan langsung ke Arab Saudi meski status Bandara Syamsudin Noor tak lagi internasional. Mengingat, jemaah asal Kalsel termasuk yang tertinggi ke Arab Saudi melaksanakan ibadah umrah. “Ini mempermudah jemaah umrah asal Kalsel agar tak lagi transit ke Jakarta,” harap Agung.
Demi mendorong ini, Agung menyampaikan Pemprov Kalsel akan bekerja sama dengan otoritas bandara PT Angkasa Pura dan mengomunikasikan kepada agen perjalanan agar Bandara Syamsudin Noor dapat melayani penerbangan umrah langsung ke Arab Saudi. “Ini yang kami terus upayakan,” ungkapnya.
Seperti diketahui, Kemenhub melakukan pencabutan status 17 bandara dari kategori internasional ke domestik. Pencabutan ini melalui Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor 31/2024 (KM 31/2004) tentang Penetapan Bandar Udara Internasional. Kemenhub beralasan pencabutan ini secara umum untuk mendorong sektor penerbangan nasional yang sempat terpuruk saat pandemi Covid-19.
Selain itu, beberapa bandara internasional yang ada hanya melayani penerbangan jarak dekat dari/ke satu atau dua negara saja. Bandara internasional lainnya hanya beberapa kali melakukan penerbangan internasional.
Bahkan, ada yang sama sekali tidak memiliki pelayanan penerbangan internasional. Hingga pada akhirnya menyebabkan operasional menjadi tidak efektif dan efisien dalam pemanfaatannya.(*)
Sumber : Radar Banjarmasin