Pada 2023 kemarin, pemko terbelit utang Rp348 miliar kepada kontraktor dan penyedia jasa. Sementara pemasukan PAD cuma mencapai Rp307 miliar.
Pasca-refocusing (pergeseran) APBD 2024, perlahan utang-utang itu dilunasi hingga tersisa Rp6,2 miliar. Hendra berharap, pemko belajar banyak dari kejadian itu. Jangan memakai anggaran daerah untuk hal-hal yang tidak urgen."Mendekati Pilkada, biasanya mau membangun ini itu. Tentu ada kepentingan politik, keuntungannya diambil duluan, sementara pengerjaannya bisa asal-asalan," sindirnya.
"Jika mau keuangan daerah sehat, kita semua harus mawas diri. Karena catatan penting dari LKPJ (laporan keterangan pertanggungjawaban) 2023 adalah arus kas yang tidak lancar," sambung dia. Saat ini, DPRD terus meminta laporan per tiga bulan dari pemko.
"Kami meminta laporan itu karena ingin tahu sejauh mana progresnya. Kalau ada kendala, dicari solusinya bersama-sama," tutup Hendra. Sebelumnya Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin Edy Wibowo mengaku optimistis bisa mencapai target PAD 2024.
Sebab, Rp278,4 miliar itu baru mencakup pajak daerah, pendapatan yang sah, dan pengelolaan pemanfaatan aset daerah. Belum ditambah retribusi.
"Kami lagi meminta data dari SKPD teknis. Sampai sekarang berapa retribusi yang didapat. Kalau misalnya bagus, maka kami optimistis," kata Edy, Selasa (2/7). (*)