Pengenaan tarif itu sebenarnya sudah ditetapkan sejak beberapa bulan lalu, mengacu Perda Nomor 15 Tahun 2023. Namun sempat ditunda oleh Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina. Kini, tarif itu resmi ditarik. Sebab Dishub juga harus menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) ke kas pemko.
"Sejumlah potensi PAD di Dishub itu hilang," kata Slamet. Contoh penghapusan retribusi kir dan pajak parkir yang diambil alih BPKPAD. "Jadi pengenaan tarif ini untuk men-support PAD," tambahnya.
Slamet menyebutkan, per bulan ada 6 ribu penumpang yang menggunakan Bus Trans Banjarmasin. PAD yang didapat sekitar Rp250 juta per tahun. "Tapi kalau mulai ditarik Agustus sampai akhir tahun, maka PAD yang didapat sekitar Rp90 juta," katanya.
Perlu dijelaskan, tarif berlaku untuk sekali naik. Pembayaran secara non tunai. Bisa menggunakan QRIS atau kartu e-Money.
"Kami juga menjalin kerja sama dengan pihak perbankan dalam penyediaan kartu e-Money," ujarnya. "Nantinya akan ada pembagian kartu e-Money di momen 17 Agustus dan Hari Jadi Kota," tutupnya. (*)
Saat ini Dishub mengelola 17 armada Bus Trans Banjarmasin yang melayani empat koridor.