Dua Anggota DPRD Kalsel terpilih di Pileg 2024 lalu, hingga kini masih belum menyerahkan salinan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPU Kalsel.
Padahal, batas waktu penyerahan LHKPN terakhir adalah pada Rabu (21/8/2024) ini. KPU memberikan waktu 21 hari sebelum dilantik kepada para Caleg terpilih untuk menyerahkan LHKPN. Jadwal pelantikan Anggota DPRD Kalsel periode 2024-2029 akan dilaksanakan 9 September 2024 mendatang.
“Ada dua orang caleg terpilih dari dua partai politik (parpol) yang belum menyerahkan LHKPN ke kami (KPU Kalsel, red),” terang Komisioner KPU Kalsel, Riza Anshari, Senin (19/8/2024).
Sesuai aturan tegasnya, jika Caleg terpilih tak menyerahkan salinan LHKPN dan tanda terima dari KPK, sanksinya tegas. “Yang bersangkutan, sesuai aturan tak bisa dilantik. Kami tak ingin ini terjadi,” harapnya.
Dibeberkannya, dua caleg terpilih tersebut berasal dari Partai Demokrat dan PKB. “Keduanya memang sudah mengurus dan menyampaikan ke KPU dengan bukti tanda terima bahwa sudah menyampaikan LHKPN. Tapi belum ada salinan tanda terima dari KPK,” papar Riza.
Dia mengungkap untuk caleg PKB sebelumnya sudah selesai. Lantaran ada pergantian, yang mana caleg sebelumnya memutuskan mundur untuk maju di Pilkada HSU. Sehingga caleg yang menggantikan terlambat mengurus. “Tapi dia sudah juga mengurus, tinggal tanda terima dari KPK,” terangnya
Seperti diketahui, lembaga antirasuah mengingatkan kepada caleg terpilih wajib menyerahkan LHKPN. Ini mengacu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum. Dan LHKPN itu ditembuskan pula ke KPU.
Dalam PKPU, mewajibkan para calon legislatif terpilih baik itu dari DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk melaporkan LHKPN ke instansi yang berwenang dalam hal pelaporan harta kekayaan, yakni KPK.
Sebelumnya, Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Isnaini mengatakan apabila caleg terpilih tersebut tidak melaporkan LHKPN, maka pihak penyelenggara Pemilu bisa tidak menyertakan nama caleg tersebut ke dalam daftar nama yang akan dilantik.
“Jika laporan sudah sesuai ketentuan, kami (KPK) akan memberikan tanda terima pada para calon legislatif. Tanda terima itu menjadi salah satu persyaratan bagi calon terpilih untuk diusulkan namanya ke Presiden atau ke Menteri Dalam Negeri. Artinya, jika mereka tidak mendapat tanda terima dari KPK, mereka tidak diusulkan menjadi calon legislatif terpilih,” ucapnya.