MARABAHAN - Tersangka dugaan kasus korupsi pemberian kredit PT BPR Batola periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, Novie Yuliada mengembalikan uang kerugian negara ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Kuala.
Novie adalah debitur yang diduga menikmati uang negara mencapai Rp3,155 miliar. Dari kerugian uang negara tersebut. Novie tak membayar langsung penuh. Tapi dibayar secara mencicil.
Pada Senin (19/8) kemarin, dia membayar sebesar Rp760 juta. Dikembalikannya ke Kejaksaan Negeri Barito Kuala. Sebelumnya, Novie juga mengembalikan uang negara sebesar Rp227.100.000, pada 15 Juli 2024 lalu kepada Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala.
"Hari ini (kemarin, red), (19/8) tersangka Novie kembali mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp760 juta, yang diterima oleh jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Barito Kuala," terang Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Yussie Cahaya Hudaya, melalui Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Mohammad Hamidun Noor, Senin (19/8) sore.
Dalam kasus ini, Novie diduga melakukan tindak pidana korupsi. Modusnya, dalam pengajuan dan pemberian peminjaman kredit kepada nasabah yang tidak sesuai prosedur.
Dari nilai kerugian negara Rp3,155 miliar, Novie juga sebelumnya telah melunasi dan membayar angsuran terhadap beberapa kredit sebesar Rp2.167.900.000. Yang mana masih tersisa Rp987.100.000.
"Dengan dua kali proses pengembalian uang, Novie sudah mengembalikan sisa kredit yang tersisa, sehingga kredit yang dinikmati oleh Novie yang menjadi tanggung jawabnya telah lunas sepenuhnya, tanpa pembayaran bunga (pokok kredit),” jelas Hamidun.
Meski demikian, terlepas dengan pengembalian uang yang dilakukan tersangka, Hamidun menegaskan proses penyidikan masih terus berjalan.
Seperti diketahui, kasus ini mencuat setelah adanya laporan hasil penghitungan BPKP, bahwa kasus korupsi di Bank PT BPR Barito Kuala ini membuat kerugian negara sebesar Rp8.480.000.000. Kasus ini bahkan menyeret pejabat Bank BPR, Bahrani, yang berstatus mantan direktur Utama.
Tim jaksa penyidik Bidang Tipidsus menetapkan Bahrani menjadi tersangka pada 5 Juli 2023. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Majelis Hakim mengganjarnya dengan hukuman penjara selama 4 tahun. Sama dengan Novie, Bahrani juga mengembalikan kerugian negara sebesar Rp4.300.199.967. Sehingga masih tersisa Rp4.368.000.033 yang harus dilunasinya. (*)
Sumber : Radar Banjarmasin