Ia mengatakan bahwa Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, akan memerintahkan Inspektorat untuk mengklarifikasi atau merespons surat dari kuasa hukum pelapor. "Pak Sekda mungkin akan mengarahkan Inspektorat untuk melakukan klarifikasi atau menanggapi surat itu," kata Ibnu, di Balai Kota pada Rabu (21/8).
Ibnu mengungkapkan bahwa dirinya telah bertanya langsung kepada Inspektorat mengenai perkembangan kasus tersebut. Menurutnya, pemeriksaan tambahan dengan melibatkan saksi-saksi akan dilakukan dalam pekan ini. Itu untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas nantinya.
Ibnu juga membeberkan, bahwa ia tidak mengetahui apakah Tim Pemeriksaan Khusus (Riksus) yang menangani kasus ini merupakan tim baru atau tim yang sama seperti sebelumnya. Namun ia menekankan pentingnya penguatan bukti-bukti untuk memastikan keadilan.
"Kami juga memberikan kesempatan kepada pihak terlapor untuk membela diri," ujarnya. "Jika ada bukti seperti rekaman CCTV yang bisa memperjelas situasi, silakan ditunjukkan," ungkapnya.
Ia menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan kasus ini secepat mungkin. "Kami ingin kasus ini segera jelas dan clear (tuntas)," tandasnya.
Diwartakan sebelumnya, Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai (MPPHDP) telah bersidang dan menyampaikan rekomendasi ke Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina. Namun, kasus tersebut dianggap masih lemah dan kurang bukti. Hingga dikembalikan wali kota ke Tim Riksus untuk didalami lagi. (*)