Di tengah kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi biaya perjalanan dinas, khususnya ke luar negeri. Pemprov Kalsel menganggarkan sebesar Rp1 miliar untuk perjalanan dinas luar negeri pada tahun 2025 mendatang.
Perjalanan dinas luar negeri tersebut dilakukan dengan alasan promosi Kalsel. “Kami alokasikan Rp 1 miliar untuk perjalanan dinas luar negeri tahun depan,” terang Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar usai Rapat Badang Anggaran di DPRD Kalsel, Senin (30/12/2024).
Tak hanya promosi, Roy menyebut perjalanan dinas ke luar negeri juga kebutuhan investasi. Yakni mencari peluang untuk orang masuk ke Kalsel berinvestasi. “Ada kebutuhan promosi, investasi dan pemasaran daerah,” kata Roy memberi alasan.
Ditegaskannya, perjalanan dinas luar negeri harus efektif dan efisien serta sesuai mekanisme regulasi dan ketentuan dari pemerintah pusat. “Harus benar-benar sesuai kebutuhan prioritas dan mendapat izin dari presiden,” imbuhnya.
Dia memastikan, perjalanan dinas luar negeri di level pimpinan tetap akan diikuti sesuai aturan. “Anggarannya tetap harus dialokasikan, meski nanti tidak harus digunakan. Karena ada kebutuhan tadi, promosi dan investasi,” tambahnya.
Sisi lain, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengatakan, pihaknya di Rumah Banjar, ketika ada aturannya dan tak bermasalah, apalagi tujuannya untuk promosi dan jangka panjang daerah di bidang investasi, dia mendukung. “Walaupun pernah dianggarkan, namun Pemprov Kalsel belum pernah. Asal efektif dan efisien,” tegasnya.
Seperti diketahui, perintah pusat lebih selektif dalam memutuskan perjalanan dinas dengan mempertimbangkan prioritas dan urgensi tujuan.
Pengetatan perjalanan dinas luar negeri ditegaskan dalam surat yang diterbitkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada seluruh pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur Bank Indonesia, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Polri, serta kepala daerah se-Indonesia.
Dalam surat bertanggal 23 Desember itu disebutkan, perjalanan dinas harus efisien, efektif, selektif, serta mendukung Astacita Presiden. Hasilnya pun mesti konkret serta dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan pembangunan daerah.
Mensesneg juga membatasi jumlah peserta perjalanan dinas. Untuk beberapa jenis kegiatan, jumlah maksimal peserta dibatasi secara rigid. Pembinaan/pengawasan dan perbantuan teknis, misalnya, dibatasi tiga dan empat orang saja. Pameran, misi kebudayaan, misi dagang, dan misi investasi kini dibatasi lima orang. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : Radar Banjarmasin