Hanya kurun waktu dua bulan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Banjarmasin melonjak. Tercatat dari Januari hingga Februari 2025 jumlahnya sudah mencapai 45 kasus yang ditangani UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Kota Banjarmasin.
Bulan Januari terjadi 25 kasus. Rinciannya 5 perempuan menjadi korban kekerasan, selanjutnya 10 anak perempuan dan 10 anak laki-laki korban pelecehan seksual.
Sementara bulan Februari jumlah laporan yang masuk sebanyak 20 kasus. Korban kekerasan perempuan 13 orang, pelecehan seksual anak perempuan 1 orang dan 6 anak laki-laki.
"Kasus yang ditangani UPTD PPA selama dua bulan ini melonjak drastis. Awal tahun hanya sekitar 8-10 kasus, biasa peningkatan terjadi pada bulan Maret dan April," kata Kepala UPTD PPA Banjarmasin, Susan, Selasa (25/2/2025) siang.
Diterangkan, kekerasan yang dialami perempuan mayoritas lantaran mendapat kekerasan dari suami siri atau pacar. Ada pula perempuan yang ditelantarkan lantaran dibohongi oleh pria yang dikenal melalui media sosial (Medsos). Sedangkan kasus pelecehan seksual pada anak diduga karena pengaruh dari media sosial (Medsos).
Tingginya kasus tersebut bukan berarti Banjarmasin rawan terhadap kekerasan maupun pelecehan seksual, melainkan tingkat kepedulian masyarakat, termasuk para korban sudah berani mengungkapkan perihal yang mereka alami ke publik.
Biasanya korban kekerasan berbasis gender dan seksual (KBGS) masih enggan melapor. Malu menjadi penyebab mereka tidak mau melapor atau ada pula karna mendapat tekanan dari pelaku.
"Para korban kekerasan sekarang sudah lebih berani speak up," ujarnya.
Karena itu sambung Susan, pihaknya terus gencar melaksanakan dua program kegiatan yakni Sosialisasi Hindari Bullying (Sohib) dan Komunikasi Perlindungan Anak di Sekolah (Kompas) ke sekolah di Banjarmasin. Dua program tersebut diharapkan mampu melindungi anak-anak dari perilaku bullying maupun kekerasan dan pelecehan seksual yang mungkin terjadi di sekolah.
Kedua program tersebut dapat dijalankan berkat kerjasama antara pihak sekolah, siswa dan orang tua murid. Guru melakukan pengawasan terhadap peserta didiknya selama di sekolah, sedangkan para orang tua berperan mengawasi putra putrinya ketika berada di rumah.
Tidak ada kata terlambat, semua pihak dapat bekerjasama mengantisipasi berbagai tindak kekerasan maupun pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak terjadi.
"bercermin dari kasus yang baru terjadi Januari lalu, Disdik harus aktif mengawasi sekolah, sebaliknya sekolah juga harus melapor ke Disdik apa saja kegiatan yang dilakukan peserta didiknya di sekolah," pungkas Susan.
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Banjarmasin