Tahun 2024 kemarin, setoran pajak reklame gagal mencapai target. Alhasil, tahun 2025 ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah (BPKPAD) Banjarmasin menurunkan target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor reklame dan baliho.
"Target diturunkan karena penyesuaian, memang target tahun lalu terlalu tinggi sehingga tak mencapai target," ungkap Kabid Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah BPKPAD Banjarmasin, M Syahid, Kamis (27/2).
Disebutkannya, target pajak reklame tahun 2024 sebesar Rp16 miliar, tetapi realisasinya hanya Rp3,7 miliar. Sekarang pemko mencoba realistis, diturunkan menjadi Rp5 miliar.
"Memang target ini masih tinggi, sementara potensi reklame kita tidak sampai sebesar itu," katanya.
Di Banjarmasin terdapat sebanyak 1.900 titik, terdiri dari reklame serta baliho yang ada di jalan utama dan protokol.
Dua bulan ini, sudah terkumpul PAD sebanyak Rp350 juta atau 6,9 persen dari target.
Diterangkannya, pajak reklame baru bisa ditarik BPKPAD jika izin reklame yang masuk ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Perizinan (DPMPTSP) telah mendapat rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
"Kalau tidak ada izin dari DPMPTSP dan PUPR tapi reklame sudah dipasang, BPKPAD akan menetapkan harga berbeda, sebagai sanksi atas mereka yang tidak berizin," tegasnya.
Sanksi di atas hanya berlaku untuk reklame lama. “Kalau ada reklame baru tak berizin, BPKPAD bisa meminta Satpol PP untuk menertibkan," tutup Syaid. (*)
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Banjarmasin