Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif menegaskan akan memperketat anggaran proyek yang diajukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jika tidak memiliki perencanaan dan manfaat bagi masyarakat.
Andi Rudi menyampaikan hal itu saat membuka rapat konsultasi publik untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2029 belum lama ini.
“Proyek yang tidak jelas arahnya, tidak ada perencanaan, dan tidak bermanfaat bagi masyarakat maupun daerah akan saya tahan,” tegas mantan Wakil Bupati Kotabaru itu. Ia tak menjelaskan secara rinci proyek yang dimaksud.
Kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Inpres tersebut menargetkan penghematan uang negara sebesar Rp306,69 triliun.
Berdasarkan Inpres, pemerintah daerah diminta membatasi belanja untuk seremonial, studi banding, pencetakan, dan seminar, serta mengurangi perjalanan dinas hingga 50 persen.
Meski begitu, Andi Rudi menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu operasional SKPD. Anggaran untuk kebutuhan operasional tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. “Gaji dan tunjangan operasional sudah saya minta untuk direalisasikan,” ucapnya.
Sementara itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tanah Bumbu mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran daerah tak berlebihan. Wakil Ketua Banggar, I Wayan Sudarma, berharap pemangkasan anggaran tidak menghambat program prioritas di Tanah Bumbu. “Jangan sampai justru memotong proyek yang seharusnya kita bangun,” ujar politisi PDI Perjuangan itu. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : Radar Banjarmasin