Senin (21/4) pagi, suasana di depan pangkalan BBM AKR, Jalan Gubernur Subarjo, Banjarmasin Selatan, berubah mencekam setelah perkelahian berdarah pecah.
***
NAMA-nama seperti Ba, Ded—saudara Ba, Kas, dan beberapa orang lain terseret dalam konflik. Mereka terlibat dalam insiden yang diduga bermula dari masalah rebutan lahan parkir di sana. Namun cerita ini tak berhenti di perkelahian saja. Dugaan adanya praktik pungutan liar (pungli) berkedok parkir menyeruak ke publik.
Berdasarkan kesaksian Ras, istri Ba, ada aliran uang yang menggiurkan di balik aktivitas tersebut. "Pendapatan dari parkir truk di sana bisa sangat besar," ujarnya kepada Radar Banjarmasin.
Bayangkan, satu sopir truk yang ingin parkir sebelum dapat mengisi BBM, perlu membayar Rp20 ribu. Kadang ada yang memberi lebih, hingga Rp50 ribu. Di luar itu, ada istilah betabang—aksi menyerobot antrean. Sopir yang ingin didahulukan rela merogoh kocek hingga Rp100 ribu.
Jika sedang ramai, uang yang terkumpul dalam sehari bisa mencapai Rp5-10 juta, dibagi untuk beberapa orang. Dari situ, Ba bisa membawa pulang Rp500 ribu hingga Rp1 juta per hari. "Saya sering melihat sendiri uangnya," katanya. Tetapi, di balik uang yang mengalir secara ilegal, rawan muncul konflik sosial. Rebutan lahan parkir kerap berbuntut perkelahian.
Perkelahian kerap meninggalkan luka fisik dan emosional, menjadi bukti jika ada masalah serius yang perlu disorot. Praktik pungli ini, jika dibiarkan, tak hanya merugikan sopir yang terpaksa membayar lebih, tapi juga dikhawatirkan bakal menciptakan konflik berikutnya.
Terkait hal ini, Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin, AKP Eru Alsepa, menyatakan pihaknya akan fokus terlebih dahulu menangani kasus kriminalnya. "Terkait dugaan pungli, kami akan berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli untuk pendalaman lebih lanjut,” ujarnya.
Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, juga memberikan perhatian serius terhadap masalah ini. "Saya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini," katanya.
Koordinasi dengan pihak kepolisian juga akan dilakukan. "Jika ditemukan pelanggaran hukum, kita serahkan kepada pihak berwajib," tegasnya, Ahad (27/4).
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Isnaini menyoroti perlunya penertiban di kawasan tersebut. "Rebutan lahan parkir seperti ini membawa dampak buruk bagi masyarakat. Kami meminta Dinas Perhubungan untuk segera menelaah dan menyusun aturan yang lebih jelas agar konflik tidak terulang," ujarnya.
Isnaini juga mengusulkan agar potensi pendapatan dari parkir truk ini dapat dikelola secara resmi oleh pemerintah daerah, sehingga menjadi pemasukan yang sah.
Kepala Dishub Banjarmasin, Slamet Begjo mengakui kegamangan pihaknya untuk menindak masalah yang terjadi di pangkalan BBM AKR. Karena, area tersebut tidak masuk dalam kategori lahan parkir yang bisa diatur oleh Dishub.
"Di pangkalan AKR itu bukan parkir, tetapi antrean BBM. Selain itu, lokasinya berada di kawasan jalan nasional, sementara kewenangan Dishub hanya di jalan kota. Jadi, tidak mungkin area itu dijadikan kantong parkir resmi," jelasnya.
Slamet mengistilahkannya sebagai "kekosongan aturan" yang membuat pihaknya tidak memiliki dasar hukum untuk bertindak. "Kami tidak serta merta bisa menjadikan area itu sebagai lahan parkir," ujarnya. Ketika ditanya pihak mana yang seharusnya bertanggung jawab, Slamet tidak berani menunjuk langsung.
Namun, katanya, pemilik pangkalan BBM seharusnya menyediakan lahan parkir sendiri agar antrean truk tidak mengular hingga ke badan jalan. "Kalau Dishub jelas tidak bisa mengatur, karena ini menyangkut antrean BBM, bukan parkir biasa," tandasnya. (*)
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Banjarmasin