Di Kalsel, 367 Anak Jadi Korban Kekerasan dalam Enam Bulan, Kasus Seksual Paling Mendominasi

Redaksi Prokal • Dipublikasikan Selasa, 17 November 2026 | 09:38 WIB
Ilustrasi kekerasan seksual terhadap anak. (Freepik)
Ilustrasi kekerasan seksual terhadap anak. (Freepik)

 
BANJARBARU — Angka kekerasan terhadap anak di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) masih berada pada level yang mengkhawatirkan. Sepanjang paruh pertama tahun 2026, yakni periode Januari hingga Juni, tercatat sebanyak 367 anak menjadi korban kekerasan dengan kasus kekerasan seksual menempati urutan tertinggi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalsel, Husnul Hatimah, mengungkapkan bahwa dari ratusan korban tersebut, sebanyak 149 anak di antaranya merupakan korban kekerasan seksual. "Jumlah anak yang menjadi korban kekerasan di Provinsi Kalsel dari bulan Januari sampai Juni 2026 sebanyak 367 anak, yang didominasi kasus kekerasan seksual sebanyak 149 anak," ujar Husnul.Jika merujuk pada data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), angka kekerasan tahun ini menunjukkan tren yang tetap tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pada Januari hingga Juni 2025 lalu, tercatat ada 308 kasus kekerasan  ngan total 330 korban yang merupakan gabungan dari kelompok perempuan dan anak. Namun, pada enam bulan pertama tahun 2026 ini, jumlah korban dari kategori anak saja sudah melampaui angka keseluruhan tahun sebelumnya dengan menembus 367 jiwa.

Menyikapi tingginya angka tersebut, Pemprov Kalsel terus mengoptimalkan pendampingan secara menyeluruh melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Langkah ini dilakukan agar setiap korban memperoleh pemulihan fisik, psikis, serta keadilan hukum.

Dalam pelaksanaannya, UPTD PPA menjalankan enam jenis layanan utama yang meliputi layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan langsung ke korban, pengelolaan kasus, serta penyediaan rumah perlindungan bagi korban yang membutuhkan tempat aman. Di samping itu, tersedia pula layanan mediasi serta pendampingan hukum penuh selama proses peradilan berlangsung.

Sementara pada aspek medis dan kesehatan mental, pendampingan difokuskan pada pemulihan psikologis, fasilitasi pelaksanaan visum, hingga rujukan layanan kesehatan lanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing korban. Tak berhenti pada fase pemulihan trauma dan penanganan perkara, DPPPA Kalsel juga menyiapkan langkah lanjutan agar para penyintas dapat bangkit, mandiri, dan kembali berdaya di tengah lingkungan sosialnya.

"Selain enam layanan tersebut, yang telah dilakukan adalah pemberian bantuan spesifik dan fasilitasi pemberdayaan korban melalui kegiatan kursus singkat," pungkas Husnul. (*)

Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Banjarmasin
kekerasan seksual kekerasan anak