Cegah Kasus Kematian di Pemilu 2019 Terulang, KPU Pastikan Jaminan Kesehatan dan Kebugaran

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Sabtu, 25 November 2023 | 21:22 WIB
Herry Fitrian Armandita, S.Pd Komisioner KPU Tarakan
Herry Fitrian Armandita, S.Pd Komisioner KPU Tarakan

Banyaknya penyelenggara yang gugur pada Pemilu 2019 lalu di berbagai daerah menjadi pelajaran berharga bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar senantiasa mengevaluasi dan berbenah agar tidak ada lagi petugas yang meninggal dunia dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Sehingga dalam perhelatan Pemilu 2024, KPU telah memperketat seleksi rekrutmen dan memaksimalkan jaminan petugas pemilu.

Komisioner KPU Tarakan, Herry Fitrian Armandita, S.Pd, mengatakan, pihaknya telah meningkatkan jaminan asuransi kesehatan dan tunjangan kepada petugas jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Meski demikian, ia mengakui jika iuran diambil dari insentif penyelenggara.

“Kami kan sudah koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek). Bahwa kalau misalnya ada kejadian yang tidak diinginkan semua dikaver dengan asuransi jaminan kesehatannya. Semua, petugas KPPS, PPS dan PPK. Untuk APBN di pemilu itu ini masih digodok, kemungkinan prediksi kami sudah terkaver untuk semua,” ujarnya, Jumat (24/11).

“Intinya sebelum pemilihan sudah harus terkaver oleh BPJS Ketenagakerjaan. Untuk iurannya akan diambilkan dari gaji. Preminya tidak besar hanya sekitar Rp 10 ribuan per bulan. Jadi kalau misalnya nanti bertugas di TPS, dia mengalami kecelakaan kerja, akan langsung mendapatkan santunan,” sambungnya.

KPU tidak menginginkan adanya insiden dalam pemilu sehingga ia berharap semua petugas dapat menjalankan tugasnya dengan lancar. Selain itu, jika nantinya terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, maka pihaknya telah menyiapkan berbagai santunan kepada petugas.

“Kalau misalnya amit-amit dia mengalami kecelakaan kerja, cacat permanen, meninggal dunia itu dijamin santunan. Tapi hitungan BPJS saya lupa yah, kalau tidak salah, meninggal 64 kali berapa gitu. Kami mengambil gaji minimal yah, dia Rp 2 juta sekian.

Apalagi sudah ada arahan dari KPU RI dan BPJS juga welcome sekali dan kami juga sudah sosialisasi dengan petugas kami nanti kami akan sampaikan ketika rekrutmen PPS,” tuturnya.

“Termasuk untuk di pilkada. Jadi nanti di pemilu, bulan Februari sampai September adhoc kami juga terkaver sampai sesuai tahapan pemilu untuk kaver BPJS Ketenagakerjaan. Ada 3 di setiap kelurahan jadi semuanya 60 orang. Kalau untuk KPPS kan 663 TPS dikalikan 7, dikalikan 2 karena petugas pengamanan TPS ada 2. Yah sekitar segitu lah jumlahnya,” terangnya.

Adapun termasuk petugas di 5 TPS khusus yang berada di Lapas Kelas II Tarakan. Selain itu, ia membeberkan sebelumnya proses seleksi petugas juga dilakukan secara ketat mengenai kesehatan. Pihaknya memastikan jika seluruh petugas tidak memiliki riwayat penyakit yang dapat berisiko fatal saat bekerja.

“Kami mencegah agar petugas KPPS ini memang orang yang sehat dengan mewajibkan tes kesehatan sebelum perekrutan. Kemarin juga ketika seleksi Adhoc juga begitu, dia harus mencantumkan keterangan surat sehat. Dari lembaga faskes pemerintah.

Jadi KPPS juga begitu, sebelum menjadi petugas KPPS, jadi kalau yang ada penyakitnya kita tahu. Apalagi yang punya komorbit. Pengalaman 2019 kan begitu, kenapa adhoc kita ada yang meninggal, karena dia punya penyakit bawaan,” jelasnya.

“Dia mungkin sudah punya riwayat darah tinggi, gula yang seharusnya skrining itu sudah dimulai ketika dia dilakukan penataran. Syaratnya nanti adalah surat kesehatan atau dulu namanya SKD (surat keterangan dokter). SKD kalau di puskesmas.

Kami juga setiap ada perekrutan adhoc, selalu berkoordinasi dengan Dinkes sehingga nanti dicarikan jadwal kepada calon adhoc memeriksa kesehatan bersama-sama,” tambahnya. (zac/lim)

 

 
 
 
Editor : izak-Indra Zakaria