Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2024 disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif Kaltara sebesar Rp 3.494.591.835.909.
Hal ini ditetapkan melalui rapat paripurna ke-26 masa persidangan III tahun 2023 di Tanjung Selor, Senin (27/11). Setelah KUA-PPAS ini disepakati, maka langkah berikutnya akan dilakukan secara normatif sesuai tahapan hingga persetujuan bersama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Albertus Stefanus Marianus mengatakan, terhadap proses penganggaran tersebut, pihaknya menekankan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk memperhatikan hal yang prioritas.
“Kita menyoroti masalah-masalah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, khususnya yang menyangkut urusan wajib, seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” ujar Albertus kepada Radar Kaltara saat ditemui usai paripurna tersebut.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyebutkan, setelah kesepakatan KUA-PPAS tersebut, ke depan pihaknya juga tetap akan melakukan klarifikasi lagi terhadap hal ini.
Disinggung soal Kaltara saat ini masih fokus pada pembangunan, ia mengatakan bahwa untuk pembangunan itu pihaknya memberikan atensi agar tetap dilakukan secara merata di lima kabupaten/kota yang ada dengan memperhatikan skala prioritasnya.
“Utamanya untuk wilayah-wilayah perbatasan hingga pesisir yang butuh infrastruktur yang optimal. Tapi dari sisi pembiayaan, kita masih mencoba melihat mana yang menjadi skala prioritas,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Suriansyah mengatakan, terkait penyusunan APBD ini memang sudah ada dalam pedoman pemerintah pusat, utamanya yang berkaitan dengan persoalan alokasi.
“Untuk alokasi dana, misalnya. Di sana itu ada DAK (Dana Alokasi Khusus), hingga DID (Dana Insentif Daerah) yang sudah ada peruntukannya, itu kita menyesuaikan untuk anggaran tahun 2024 yang dibahas ini,” tuturnya.
Selain itu, lanjut Suriansyah, tentu pihaknya juga menyesuaikan pada visi dan misi serta program Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara yang diselenggarakan melalui perangkat daerah masing-masing.
“Jadi secara umum dia seperti itu, kita akan menyesuaikan dengan kegiatan di masing-masing perangkat daerah. Tapi tentu kita juga tetap akan memperhatikan ketentuan pendanaan yang menjadi urusan wajib,” katanya.
Artinya, dalam penyusunan APBD ini, tentu pihaknya tidak hanya sekedar menentukan atau mengalokasikan anggaran dengan sesuka hati, melainkan tetap harus memperhatikan ketentuan yang peraturan yang berlaku. (iwk/har)