UMK Bulungan Diproyeksikan Naik

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Selasa, 28 November 2023 | 13:41 WIB
isnakertrans Bulungan memproyeksikan UMK 2024 naik 3,50 persen.
isnakertrans Bulungan memproyeksikan UMK 2024 naik 3,50 persen.

 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans) Bulungan mengusulkan Upah Minimum Kota (UMK) Bulungan 2024 sebesar Rp 3.480.627. Naik Rp 117.731 atau 3,50 persen dibandingkan tahun ini. Yakni, sebesar Rp 3.362.895.

Plt Kepala Disnakertrans Bulungan, Abdul Yasin mengatakan, untuk usulan UMK sudah ditetapkan dengan alpha 0,253. Dengan kenaikan 3,50 persen dibandingkan tahun ini.

“Hasil rapat dengan dewan pengupahan, asosiasi buruh dan pengusaha telah menetapkan keputusan,” kata Yasin kepada Radar Kaltara, Senin (27/11).

Nantinya rekomendasi penetapan upah minimum akan diambil dari Bupati sebelum diusulkan ke Pemprov. “Kita harus mendapatkan rekomendasi dari kepala daerah dahulu sebelum ditetapkan oleh Pemprov Kaltara,” ungkapnya.

UMK, sambung Yasin, paling lambat ditetapkan pada 30 November mendatang. Karena itu, Disnakertrans Bulungan akan segara mengusulkan kepada bupati untuk mendapatkan rekomendasi.

“Hari ini (kemarin, Red) kita serahkan ke kepala daerah dahulu untuk selanjutnya diteruskan ke Pemprov Kaltara,” bebernya.

Karena itu, Disnakertrans Bulungan belum dapat menyampaikan secara detail untuk nilai UMK tahun depan. Sebab, rekomendasi itu bisa berubah. Semua tergantung kebijakan kepala daerah.

“Penetapan UMK sempat berjalan alot. Tetapi, sudah disepakati UMK naik 3,50 persen,” ujarnya.

Dalam hal ini, Yasin menegaskan bahwa nilai UMK itu masih sebatas usulan. Untuk perhitungan upah minimum, semuanya menggunakan formulasi yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Sudah ada formulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Jadi, kami memedomani formulasi itu dalam penetapan UMK,” ungkapnya.

Dalam hal ini, Disnakertrans Bulungan berharap usulan untuk besaran UMK mendapat persetujuan bupati. Mengingat, nilai   itu telah disepakati dalam rapat.

“Sekarang ini kita belum bisa kita pastikan berapa nilai yang disepakati bupati. Tetapi,  kita berharap usulan itu dapat disetujui oleh bupati,” bebernya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC SBSI) Bulungan, Agustinus menilai kenaikan harga bahan pokok (bapok) tidak sebanding dengan nilai UMP. Sebab, nilanya tidak signifikan. Sehingga, hal itu dinilai tidak adik bagi kaum buruh.

“Jadi, jauh dari KHL (kebutuhan hidup layak). Apalagi, sejak 2015. UMK Bulungan tertinggal jauh dari Tarakan,” bebernya.

Jika mengacu pada ketetapan pemerintah pusat, maka tidak sesuai dengan penghasilan para buruh. Oleh karena itu, SBSI Bulungan berharap UMK naik. Diharapkan, ada tinjauan ulang dalam proses perumusan dan penetapan UMK untuk memastikan kenaikan  yang seimbang dengan kenaikan harga bahan pokok dan keadilan bagi pekerja dan pengusaha.

“Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup pekerja dan menciptakan kondisi yang adil dan seimbang bagi seluruh masyarakat, maka perlu diupayakan agar dasar perhitungan  dapat mengakomodasi dampak yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (jai/har)

 

 
 
 
Editor : izak-Indra Zakaria