Meski Tarakan telah mengalami banyak perkembangan, namun hingga saat ini persoalan parkir liar masih saja menjadi masalah yang belum dapat diselesaikan. Minimnya lebar jalan dan banyaknya rumah tokoh (ruko) yang belum memiliki lahan parkir memadai menjadi penyebab marak parkir liar di Kota Tarakan.
Saat dikonfirmasi Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tarakan, Mohdi mengakui jika persoalan parkir merupakan persoalan klasik di kota Tarakan yang belum terselesaikan.
Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya parkir liar ditanggani diantaranya faktor tata ruang, ruko yang tidak menyediakan lahan memadai, kesadaran masyarakat bahkan regulasi. Namun kata dia, hal itu hanya terjadi di titik tertentu seperti Jalan Yos Sudarso, Jalan Gajah Mada dan Jalan Teuku Umar dan sebagian wilayah di Kelurahan Pamusian.
Memang belum masif tapi ini bisa memberi peringatan masyarakat kalau sewaktu -waktu kendaraannya bisa ditilang kalau parkir di pinggir jalan. Sehingga ada kewaspadaan tersendiri untuk tidak melakukan itu,” ujarnya, Selasa (28/11).
“Sebelumnya yang kami tertibkan kami melakukan pengembokan pada ban mobil. Nah selanjutnya itu wewenang Kasatlantas Tarakan apakah menilang atau memberi peringatan. Tapi kami berharap pengendara yang ditertibkan bisa diberi penindakan sanksi atau tilang untuk memberi efek jera,” sambungnya.
Dikatakan, di beberapa titik memang hampir mustahil menerapkan disiplin parkir lantaran tidak didukung penataan ruang. Seperti pada kawasan Selumit hingga Sebengkok yang posisi bangunnya berdekatan dengan jalan.
Sehingga kondisi tersebut menyebabkan minimnya ruang untuk lahan parkir. “Kalau kayak di Beringin sampai Sebengkok itu kan memang kawasan lama. Dari dulu memang sudah begitu sebelum Tarakan ramai.
Ini agak susah. Jadi memang di sana perlu ada lahan khusus untuk parkir. Tapi mencari lahan di sekitar situ hampir mustahil karena cukup padat bangunan,” urainya.
Belum terdapat aturan khusus mewajibkan pembangunan ruko menyediakan lahan parkir di Kota Tarakan. Sehingga saat ini pihaknya menghimbau kepada masyarakat yang hendak membangun ruko untuk menyediakan ruang maksimal untuk parkir yang cukup.
“Saat ini sependek pengetahuan saya belum ada. Jadi hanya kami hanya mengimbau kepada masyarakat yang akan membangun ruko di pinggir jalan tolong pikirkan untuk jangka panjang agar menyediakan ruang maksimal untuk parkir.
Karena dalam UU Nomor 22 Tahun 2009, parkir sembarangan dapat dikenakan Pasal 287 ayat 1 melanggar rambu-rambu atau marka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau membayar denda Rp 500.000 dan perbuatan parkir di jalanan umum yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dapat diancam pidana melanggar Pasal 28 ayat 1 juncto Pasal 274 UU LLAJ dan Pasal 12 ayat 1,” pungkasnya. (zac/lim)