Menurutnya, batas desa sangat penting karena seringkali terjadi ketidakjelasan batas desa. Misalnya, tidak adanya skala, proyeksi peta serta sistem koordinat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kemudian tidak ada data umum geodetik, delineasi garis batas, tidak tercantumnya data pembuat dan tahun pembuatan.
“Untuk itu perlu penelusuran batas desa dan pemetaan batas desa untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Dari 74 desa di Bulungan, memang belum semua selesai. Tapi saya tidak ingin ke depan dengan belum selesainya batas desa ini terjadi gesekan antar desa,” bebernya.
Oleh karena itu, ia mengatakan hasil bimtek ini dapat menjadi bekal masing-masing desa dalam penyelesaian tapal batas desa. Sejauh ini ada beberapa desa yang telah memiliki surat keputusan (SK) penetapan bupati terkait batas desanya.
Pastinya Bupati berpesan kesepakatan batas desa yang telah ditetapkan oleh Pemkab Bulungan harus menjadi pegangan setiap kepala desa dan memastikan hal tersebut tidak disalahgunakan pihak lain.
Selain itu, partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses pemetaan batas desa. Prinsipnya, pembangunan desa berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa kolaborasi dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Alhamdulillah, semangat kebersamaan dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam penentuan batas desa ini dapat berjalan dengan baik agar semangat pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal,” pungkasnya. (iwk)