Raperda KLA di Tarakan Belum Juga Tuntas

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Senin, 4 Desember 2023 | 00:29 WIB
ilustrasi
ilustrasi

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Layak Anak (KLA) molor dari yang ditargetkan rampung pada Agustus lalu. Sehingga beberapa waktu lalu DPRD dan Pemkot Tarakan kembali membahas raperda ini ketiga kalinya.

Ketua Bapemperda sekaligus anggota Komisi I DPRD Tarakan, Dino Andrian mengungkapkan beberapa waktu lalu pihaknya telah melakukan  pertemuan ketiga kalinya antara Bapemperda selaku tim dari DPRD dengan Pemkot Tarakan. “Kalau raperda kan terdiri dari 2, 1 konsideran dan 2 isinya. Kalau kita berbicara konsiderannya menimbang dan seterusnya. Kita juga membahas apa isi dari Raperda KLA. Kemarin kami sempat tidak sepakat dengan pemilihan judul raperda KLA juga sempat menjadi perdebatan. 

Dari pemerintah mengusulkan opsi untuk menambahkan satu kata penyelenggaraan. Sementara kami tidak berkenan menambahkan kata itu di dalam judul,” ujarnya. “Kami menilai kalau ditambahkan kata penyelenggara justru itu akan mempersempit peran perda itu sendiri. Kenapa, kalau kita munculkan kata penyelenggaranya maka yang berkaitan dengan perencanaan, kemudian monitoring, evaluasi tidak bisa kita munculkan menjadi satu kesatuan di dalam raperda ini,” sambungnya. Dikatakan, kendati demikian persoalan tersebut telah clear dan selanjutnya kembali mendengarkan tanggapan Pemkot Tarakan. Kemudian diserahkan ke Pemprov Kaltara dalam persetujuan. Diakui, proses pembahasan Raperda memerlukan beberapa tahap lagi sebelum disahkan. Kendati demikian, dengan waktu hampir 1 bulan ini pihaknya optimis akan merampungkan raperda tersebut.

“Masih ada beberapa tahap lagi masih panjang. Tapi kita tetap optimis selesai akhir Desember 2023. Dari target raperda 2023 semua sudah terealisasi tinggal ini saja. Ini kan masuk dalam raperda inisiatif. Informasi kita terima dan kita juga menemukan saat ini anak berjualan kembali banyak. Mudahan raperda ini bisa selesai secepatnya,” terangnya.

“Banyak anak-anak yang seharusnya tidak melakukan perdagangan di jalan-jalan, itu yang menjadi atensi kita. Makanya itu yang menjadi dasar lahirnya raperda ini, dari sisi kontektualnya, faktualnya memang terpenuhi. Di sisi kepentingan pemerintah, juga ada urgensitasnya karena kota Tarakan mendapatkan predikat kota layak anak masih dalam level pratama,” lanjutnya. Lanjutnya, ia menerangkan saat perda ini telah disahkan, tentunya akan menambah potensi dan motivasi Kota Tarakan untuk meningkatkan level penghargaan. Sehingga dikatakannya, dengan raperda ini dapat membantu pemerintah melakukan penanganan.

“Kalau rampung minimal bisa menaikan level penghargaan kita, tidak hanya di pratama, tapi bisa menjadi nindya, madya dan pada akhirnya kita sampai dipredikat kota layak anak. Ketika pemerintah bisa mencapai level itu, tentu ada penghargaan dari kementerian baik dari sisi supporting anggaran maupun program,” urainya.

Selain itu, ia menjelaskan keberadaan perda tersebut akan mendorong pemerintah bersikap tegas dalam penanganan eksploitasi anak. Sehingga dalam hal ini pemerintah memiliki dasar hukum untuk memberi sanksi atau penindakan lainnya.

“Dengan adanya perda ini diharapkan tidak ada lagi persoalani kepada anak-anak di sini. Bukan hanya  anak-anak berjualan tapi juga persoalan lainnya. Kalau kita berbicara anak-anak, ada dua hal yaitu belajar dan main bukan berbicara soal menghidupi kehidupannya,” pungkasnya. (zac/lim)

Editor : izak-Indra Zakaria