Hingga saat ini masih sering terlihat orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di jalan-jalan Kota Tarakan. Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan masyarakat apakah jumlah ODGJ terus bertambah atau kah ODGJ yang tidak ditangani oleh pemerintah. Sehingga saat ini tidak sedikit ODGJ yang terlihat di tempat tertentu.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Tarakan, Arbain mengakui jika ODGJ sulit ditertibkan karena berbagai faktor. Ia membantah jika selama ini ada dugaan yang menganggap pemerintah tutup mata melihat kondisi ini. Namun ia menegaskan, pemerintah rutin melakukan penertiban, hanya saja setelah dirawat ODGJ kembali kambuh dan berkeliaran di jalan.
“Kalau bicara ODGJ, memang kita agak kesulitan. Bukan menertibkannya tapi penanganannya setelah dilakukan perawatan di rumah sakit. Biasanya kembali akan kambuh setelah keluar dan dibiarkan pihak keluarganya berkeliaran,” ujarnya. “Di tahun 2021 sebanyak 9 ODGJ yang di tangani oleh Dinsos Tarakan, 11 di tahun 2022 dan di tahun 2023 ada 8 orang. Sejauh ini total jumlah ODGJ yang terdata sekitar 100 lebih, saya lupa angka pastinya, cuma yang kami heran.
Sebagian ODGJ ini wajahnya asing dan kami tidak yakin beberapa ODGJ penduduk Tarakan. Kami khawatir ada kasus orang dari luar Tarakan, memang agak sakit kemudian dia merantau ke sini kemudian sakitnya kambuh di sini. Sehingga di sini dia terlantar,” sambungnya. Biasanya jika ada laporan, pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) untuk penertiban. Dikatakannya, sebelumnya pihaknya telah mengurus perawatan ODGJ yang sempat mengamuk membawa perkakas proyek.
“Sebelumnya itu di Selumit ada ODGJ di Selumit membawa sekop memang lapornya ke kami, tapi langsung kami koordinasikan ke Satpol PP untuk dilakukan penertiban. Setelah itu langsung diamankan di bawah ke rumah sakit,” tuturnya.
“Di tahun 2021 sebanyak 9 ODG) yang di tangani oleh Dinsos Tarakan, 11 di tahun 2022 dan 8 orang di tahun 2023. Sejauh ini jumlah ODGJ yang terdata 100 lebih saya lupa angka pastinya, cuma yang kami heran.
Sebagian ODGJ ini wajahnya asing dan kami tidak yakin beberapa ODGJ penduduk Tarakan. Kami khawatir ada kasus orang dari luar Tarakan, memang agak sakit kemudian dia merantau ke sini kemudian sakitnya kambuh di sini. Sehingga di sini dia terlantar,” lanjutnya. Ia menjelaskan, pihaknya mencurigai banyaknya ODGJ di Tarakan merupakan pendatang dari luar daerah alias bukan domisili Tarakan. Dijelaskannya hal itu lantaran pihaknya pernah menanggani 1 kasus TKI yang dipulangkan karena memiliki gejala gangguan jiwa. Setelah dipulangkan ke Tarakan, akhirnya bersangkutan mengalami sakit semakin parah dan harus dibawa ke RSUD dr. H. Jusuf SK.
“Setelah balik ke sini dan akhirnya kondisinya di sini semakin parah sakitnya. Akhirnya bertambah lagi kasus ODGJ di sini. Saat ini kami juga mendorong draft SK untuk ODGJ. Sebenarnya harus memasukkan ODGJ ke rumah sakit memerlukan biaya, inilah yang menjadi beban pemerintah. Di rumah sakit ini kan provinsi punya.
Jadi memang bebannya dari provinsi. Yang saya tahu, kapasitas, kemampuan rumah sakit terbatas juga. Kalau semua itu kita amankan, masukan ke sana. Kayaknya tidak bisa tertampung semua. Karena kan kapasitasnya juga terbatas,” tambahnya.
“Termasuk biaya perawatan. Dari persyaratan sisi luasnya ruang teratai itu cukup terbatas. Sehingga kita tidak henti-hentinya menyuarakan bagaimana di Kaltara ini dapat memiliki RSJ. Karena sebenarnya setiap kabupaten/kota idealnya memiliki satu rumah sakit jiwa,” pungkasnya. (zac/lim)
Editor : izak-Indra Zakaria