Pemprov Kaltara menargetkan angka stunting turun hingga 14 persen pada tahun ini. Namun, target ini masih menunggu hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI).
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara, Usman mengatakan, SKI telah dimulai. Ini dilakukan untuk melihat capaian penurunan stunting di daerah. “Sekarang ini survei masih dilakukan. Jadi, kita masih menunggu hasilnya,” kata Usman kepada Radar Kaltara belum lama ini. Dikatakan, untuk menurunkan prevalensi stunting di Kaltara, perlu dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting yang telah ditetapkan.
“Melalui upaya kolaboratif yang kokoh antar pemerintah dan masyarakat, diharapkan prevalensi stunting di Kaltara dapat turun sesuai target yang telah ditetapkan,” ungkapnya.
Hal itu akan berdampak positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan generasi muda di Kaltara dan menjadikan Bumi Benuanta sebagai daerah yang lebih sehat dan sejahtera. “Penanganan stunting sudah kita fokuskan di lima kabupaten/kota. Kami berharap prevalensi stunting dapat turun,” harapnya.
Dijelaskan, stunting dapat terjadi ketika anak mengalami kekurangan gizi kronis selama masa pertumbuhan dan perkembangan.
Dampaknya, sangat berbahaya bagi kesehatan anak, seperti menurunnya daya tahan tubuh, berkurangnya konsentrasi dan daya ingat serta penurunan kemampuan belajar. “Jadi, penanganan stunting ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes Kaltara, Dadang Hermanto menyatakan bahwa semua kabupaten/kota di Kaltara adalah lokus intervensi stunting Pemprov Kaltara. “Untuk prioritas penanganan kasus stunting di masing-masing kabupaten/kota tetap ditentukan oleh pemerintah kabupaten/kota melalui hasil rembuk stunting,” kata
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya intervensi stunting yang dilakukan secara koordinasi dan konvergensi. Dalam hal ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 250 juta dalam program gizi melalui APBD 2024. “Tetapi, perlu diketahui bahwa upaya intervensi stunting tidak sebatas pada program gizi saja, tetapi juga dapat tersebar pada program lain yang terkait,” ungkapnya.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kaltara pada 2022 sebesar 22,1 persen. Hingga saat ini, data untuk 2023 belum diumumkan secara resmi.
Namun, menurut informasi dari Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM), per Oktober 2023, prevalensi stunting dari data yang baru dilaporkan adalah sebesar 10,5 persen dari total data 45 persen. “Jadi, ada penurunan jumlah kasus stunting di Kaltara pada 2023,” pungkasnya. (jai/har)