Lahan Berkurang, Pembangunan KIHI Terhambat

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Senin, 11 Desember 2023 | 11:43 WIB
BELUM KLIR : Lahan warga yang masuk kawasan ISI belum sepenuhnya dibebasakan. Foto tampak dari atas diambil menggunakan drone oleh pemilik lahan.
BELUM KLIR : Lahan warga yang masuk kawasan ISI belum sepenuhnya dibebasakan. Foto tampak dari atas diambil menggunakan drone oleh pemilik lahan.

Pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan oleh PT Indonesia Strategis Industri (ISI) terhambat. Itu terjadi karena belum adanya kejelasan terkait ganti rugi lahan warga yang masuk di dalam kawasan. Untuk diketahui, proyek ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) andalan pemerintahan Jokowi.

Direktur PT ISI, Khaeroni mengatakan, ada tujuh tenant yang akan bergabung dengan ISI. Direncanakan, akan dilaksanakan peninjauan lapangan guna menyamakan rencana PT ISI dengan PT Kayan Hydro Energy (KHE). “Rencananya, peninjauan lapangan akan dilakukan Senin (11/12),” kata Khaeroni kepada Radar Kaltara (9/12).  

Nantinya, pembangunan oleh ISI akan berjalan secara paralel dengan KHE. Meskipun begitu, untuk pembebasan lahan masih menjadi persoalan. “Tetapi, itu akan menjadi motivasi kami untuk melakukan pembebasan lahan,” ungkapnya. Karena itu, ISI akan terus berupaya membebaskan lahan masyarakat yang masuk di kawasannya. “Sekarang ini tim kami masih berupaya untuk mempercepat proses pembebasan lahan tersebut,” bebernya. 

Lebih lanjut dikatakan, sebelumnya lahan ISI seluas 4.600 hektare (ha). Namun mengalami pengurangan menjadi 3.600 ha. “Untuk lahan yang masuk ke dalam konsesi perkebunan kelapa sawit sudah dibebaskan. Klir,” tegasnya.

Sementara itu, Camat Tanjung Palas Timur, H. Gafar mengatakan, saat ini beberapa pembangunan yang telah dilakukan oleh ISI. Salah satunya, kantor pengelola. Namun, sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai ganti rugi bagi masyarakat terkait pembebasan lahan. “Kondisi ini tentunya akan menghambat ISI untuk membangun di kawasan industri,” bebernya.

Sebab, ISI hanya bisa membangun di area yang sudah dibebaskan. Karena itu, penting bagi perusahaan untuk berkomitmen merealisasikan pembangunan kawasan industri tersebut dengan penyelesaian pembebasan lahan. “Sekarang ini progres di lapangan belum signifikan. Kenapa?, karena masih banyak lahan yang belum dibebaskan,” ujarnya.

Kendati demikian, Gafar mengaku tidak mengetahui secara pasti untuk luasan yang sudah dibebaskan oleh ISI. Pasalnya, sampai saat ini belum ada laporan terkait hal tersebut. “Tidak ada laporan ke kecamatan untuk progres lapangan dan laporan yang disampaikan ke warga sering berbeda dengan kondisi di lapangan,” ungkapnya. Dalam hal ini, Gafar memastikan bahwa masyarakat tidak mempersulit proses pembebasan lahan jika perusahaan dapat memberikan harga yang sesuai. Oleh karena itu, ISI perlu memastikan bahwa harga yang mereka tawarkan untuk pembebasan lahan disepakati. “Sekarang ini ada beberapa warga yang menggarap lahannya karena belum ada kejelasan terkait proses pembebasan lahan tersebut,” pungkasnya. (jai/ana) 

Editor : izak-Indra Zakaria