Wah Hati-Hati Ya..!! Ada 670 dari 4.774 Anggota KPPS Terdeteksi Penyakit Kronis

Indra Zakaria • Dipublikasikan Rabu, 31 Januari 2024 | 15:30 WIB
drg. Cut Marisa, M.M Kabag Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan
drg. Cut Marisa, M.M Kabag Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan

 

Setelah dilantik beberapa anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), saat ini Badan Penyelenggara Kesehatan Sosial (BPJS) Kesehatan baru saja menyelesaikan sebagian besar skrining kesehatan pada petugas anggota KPPS. Dalam hal ini BPJS mendeteksi adanya potensi penyakit pada beberapa anggota KPPS.

Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi drg. Cut Marisa, M.M, menerangkan, sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) BPJS Kesehatan mendapat amanah dalam melakukan skrining kesehatan bagi calon anggota KPPS di Indonesia. Dalam pemeriksaan diakui sebagian besar anggota KPPS dalam kondisi sehat meski sebagian kecil peserta berisiko mengalami penyakit kronis hal itu berdasarkan screening yang dilakukan beberapa waktu lalu.

“Sesuai dengan surat edaran bersama antara Mendagri, Bawaslu, KPU dan BPJS Kesehatan di bulan November 2023. Kami melakukan skrining riwayat kesehatan untuk petugas pemilu. Tujuannya, mengingat 2019 banyak sekali petugas yang tumbang kita tidak tahu riwayat kesehatannya yang tidak terditeksi sehingga saat menjadi petugas mereka tumbang,” ujarnya.

“Sehingga kami melakukan screening riwayat kesehatan. Screening ini bukan pemeriksaan fisik secara langsung, tapi dari survei kita bisa mengetahui apakah peserta ini terlihat berisiko penyakit kronis atau pun tidak berisiko. Saat ini sudah sebanyak 4.774 sementara yang sudah discreening 4.266 total seluruh Kaltara. Dari 4.774 ini 670 ini berisiko penyakit kronis,” sambungnya.

Dikatakan, kendati menemukan beberapa anggota KPPS yang berpotensi alami penyakit kronis, namun ia meastikam jika pihaknya belum dapat mendeteksi tingkat besaran potensi tersebut. Namun demikian, ia menjelaskan jika screening Kesehatan bukanlah penentu lulus atau tidaknya pada seleksi anggota KPPS.

“Tapi kami belum memastikan apakah risikonya berat, sedang atau rendah. Ini untuk yang terditeksi berisiko penyakit kalau penyelenggara pemilu ini sudah mempunyai kartu JKN sudah bisa langsung mendaftarkan diri ke faskes terdaftarnya mungkin dengan membawa hasil dari pemeriksaan skrining,” tuturnya.

“Minggu lalu kami sudah berkoordinasi dengan KPU Tarakan ini kami memastikan bahwa si petugas mengisi data dengan sebenarnya-benarnya. Jadi jangan sampai ada yang tidak kooperatif untuk menghindari terjadinya yang tidak diinginkan nantinya. Misalnya dia merokok berapa kali sehari, kalau dia merokok kemudian mengisinya laporan tidak itu kan nanti terjadi bias informasi,” ungkapnya.

Yanuar Ajie Swandhana, kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Tarakan menuturkan, selain itu ditemukan masih adanya petugas KPPS yang memiliki kartu keanggotaan JKN yang aktif. Sehingga pihaknya telah melakukan koordinasi kepada KPU tentang deteksi tersebut. Sehingga kata dia, jika terjadi insiden maka petugas bisa dlarikan ke faskes terdekat.

“Apabila terjadi insiden kalau itu saat bekerja nah inikan BPJS ketenagakerjaan posisinya tumbang saat melaksanakan kerja dan di jam kerja. Mereka sudah terdaftar sebagai peserta JKN ini bisa langsung ke faskes terdekat. Dari beberapa peserta memang ada yang juga yang terdaftar sebagai JKN, tapi kami belum pastikan jumlahnya,” katanya.

“Karena dari KPU menyampaikan seluruh petugas KPPS status kepesertaannya diwajibkan aktif. Kedua diwajibkan screening untuk memastikan dia tidak berisiko. Saat ini kami sedang berproses untuk petugas KPPS yang statusnya nonaktif dan kami akan dorong menjadi peserta JKN,” terangnya. (zac/lim)

 
 
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Tarakan
tarakan