Gugat Perda Tarakan, Tenant di THM Plaza Tuntut Ganti Rugi Rp 28 Miliar

Indra Zakaria • Dipublikasikan Jumat, 2 Februari 2024 | 13:30 WIB
GUGAT PERDA: Sidang perdata perdana antara tenant THM Plaza dan tergugat yaitu Pemkot Tarakan, Kamis (1/2). FOTO: ELIAZAR/RADAR TARAKAN
GUGAT PERDA: Sidang perdata perdana antara tenant THM Plaza dan tergugat yaitu Pemkot Tarakan, Kamis (1/2). FOTO: ELIAZAR/RADAR TARAKAN

 

Tenant THM Plaza menggugat Pemkot Tarakan secara perdata terkait dengan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Tarakan. Sidang perdana berlangsung Kamis (1/2). Namun sidang harus ditunda, lantaran pihak tergugat yaitu Pemkot Tarakan dan pengembang tidak hadir.

Dalam petitumnya, para penggugat menyatakan menurut hukum surat perihal status bangunan ruko dan plaza di Pusat Perbelanjaan Tarakan Nomor 591/142/Pem/1996 tanggal 15 Maret 1996 berkekuatan Hukum mengikat dan harus dipatuhi atau dipenuhi oleh tergugat.

Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang tidak memberikan rekomendasi/persetujuan tertulis tentang perpanjangan hak guna bangunan (HGB) objek sengketa kepada penggugat selaku pemegang HGB rumah toko (ruko) yang berlokasi di Pusat Perbelanjaan Tarakan/THM Plaza sebagaimana disebutkan dalam surat perihal status bangunan ruko dan plaza Nomor 591/142/Pem/1996 tanggal 15 Maret 1996, sehingga menimbulkan kerugian materiel bagi penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan para penggugat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Mewajibkan tergugat membayar ganti rugi kepada para penggugat sebagai akibat dilanggarnya surat tersebut dan Perda Tata Ruang Tarakan Nomor 4 Tahun 2012 yang secara keseluruhan kerugian materiel maupun immateriel yang telah ditimbulkan dan harus dibayar oleh tergugat seketika yang jumlah secara keseluruhan sebesar Rp 28 miliar.

“Klien saya ini menuntut apa yang menjadi haknya. Jadi ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum,” kata kuasa hukum tenant THM Plaza, Marihot GT Sihombing.

Dijelaskan Marihot, apabila pihak tergugat tidak memperpanjang HGB THM Plaza, maka pihaknya penggugat dalam hal ini para tenant di THM Plaza akan mendapatkan kompensasi. Kemudian ketika HGB THM Plaza tidak diperpanjang akan dilakukan alih fungsi lain.

Namun hingga saat ini belum ada kejelasan terkait mengapa HGB para tenant THM Plaza tidak diperpanjang. “Apakah karena memang mau diubah menjadi kompleks pertokoan atau apa. Namun hingga saat ini belum jelas,” bebernya.

Pihaknya berharap dengan adanya persidangan dengan agenda mediasi, maka akan ada hal-hal bisa disepakati oleh pihak penggugat dan tergugat. Ia berharap ada solusi bagi para tenant. Apalagi para tenant masih mengharapkan dengan berusaha di THM Plaza.

“Saat ini baru 15 tenant yang masuk ke saya tapi di sana itu mau 60-an. Tergugat nya itu Pemkot Tarakan, turut tergugat PT Kaltim Membangun selaku developer (pengembang) dan tergugat kedua yaitu BPN,” imbuhnya.

Meskipun sengketa antara pihak tenant THM Plaza dan Pemkot Tarakan sudah sesuai di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bahkan sudah menghasilkan putusan melalui peninjauan kembali (PK) dan dimenangkan Pemkot Tarakan. Namun Marihot menilai putusan tersebut merupakan konteks yang berbeda.

“Kalau di sini kita bicara perdatanya. Jadi dalam perkara ini kami hanya mempertanyakan mana komitmen Pemerintah Kota yang saat itu menyatakan akan memprioritaskan pemegang HGB. Kemudian kalau tidak diperpanjang akan diberikan kompensasi,” tambahnya.

PEGANGAN TENANT

Perwakilan Tenant Fery Limoang menegaskan pihaknya telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarakan dan telah diterima sejak 17 Januari lalu. Kendati demikian, ia menyayangkan pada sidang pertama tidak dihadiri perwakilan Pemkot Tarakan.

“Kami sayangkan pengadilan ini tidak dihadiri satu pun pihak dari Pemkot Tarakan. Sehingga persidangan ini harus ditunda 15 Februari mendatang,” ujarnya, Kamis (1/2).

Mengulas perjanjian yang menjadi pegangan para tenant, dikatakan surat dikeluarkan Drs. H. Asran Bulkis yang kala itu menjabat sebagai wali Kota Administratif Tarakan yang pertanggung jawabannya ke Pemkab Bulungan. Pihaknya akan terus mengejar komitmen tersebut dan akan terus menempuh jalur hukum.

“Meski Pemkot menolak hadir, kami akan terus memperjuangkan hak kami. Hak komitmen yang waktu itu dijanjikan dan kami akan terus menempuh jalur hukum. Gugatan menyoal komitmen Pemerintah Kabupaten Bulungan, Pemerintah Kota Administrasif (Kotif) 1996. Yang memberi komitmen dapat memperpanjang HGB sepanjang lokasi tersebut masih ditetapkan sebagai lokasi pertokoan tidak berubah fungsi,” terangnya.

Kala itu tenant tidak berkeinginan membeli ruko yang ditawarkan oleh pengembang. Lantaran pemerintah memerlukan kelengkapan persyaratan infrastruktur untuk mendapatkan status kota madya, pemerintah mengeluarkan komitmen mempermudah mempanjang HGB asalkan tenant mau membeli. Dengan begitu, kata Fery, Pemerintah Tarakan dapat memenuhi persyaratan sebagai kota madya dengan hadirnya fasilitas perbelanjaan sebagai pendukung fasilitas kota.

“Kalau pun pemerintah bersikeras kami akan menuntut ganti rugi sebesar Rp 1,2 miliar untuk ruko yang ada di THM Plaza. Sebenarnya dulu kami tidak mau membeli bangunan ini, tapi karena iming-iming pemerintah pada saat itu yang menjanjikan akan dimudahkan perpanjangan HGB-nya dan dikuatkan dengan surat pemberitahuan resmi pada 15 Maret 1996 kepada direktur utama Putra Kaltim dengan nomor lampiran 591/142/pem/1996 perihal status bangunan ruko dan plaza di Pusat Perbelanjaan Tarakan,” sambungnya.

Surat tersebut menyatakan, status bangunan ruko dan plaza serta tanah yang telah dibangun untuk pusat perbelanjaan Tarakan adalah dengan status HGB selama 25 tahun dengan IMB atas nama pengembang atau konsumen yang akan membeli bangunan tersebut.

“Setelah berakhirnya HGB tersebut tanah dimaksudkan beserta bangunannya boleh dimohon kembali untuk diteruskan lagi atau diperpanjang kembali sepanjang lokasi tersebut masih ditetapkan sebagai lokasi pertokoan. Apabila lokasi tersebut diubah fungsinya setelah 25 tahun, akan diperhitungkan ganti ruginya kepada pemakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu,” tambahnya.

Kabag Hukum Setkot Tarakan belum dapat dikonfirmasi, baik secara langsung maupun via telepon hingga berita ini ditulis. (zar/zac/lim)

 
 
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Tarakan
tarakan