DIDEPORTASI: Sebanyak 232 orang PMI kembali dideportasi pemerintah Malaysia melalui Pelabuhan Tunong Taka, Rabu (29/5). FOTO: ASRULLAH/RADAR TARAKAN
Prokal.co - Pemerintah Malaysia kembali memulangkan pekerja migran Indonesia (PMI) yang tersandung hukum saat berada di wilayah Malaysia. Total sebanyak 232 warga negara Indonesia (WNI) terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa.
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Utara (Kaltara), Kombes Pol F Jaya Ginting menyampaikan PMI yang dideportasi berasal dari sejumlah Depot Tahanan Imigresen (DTI) di Sabah, Malaysia. Seperti, DTI Tawau, Kota Kinabalu Papar dan DTI Sandakan.
"Deportasi PMI sebanyak 232 orang. Rinciannya, laki-laki 113 orang, perempuan 65 orang, anak laki-laki 25 orang, anak perempuan 29 orang," ucap Kombes Pol F. Jaya Ginting, Rabu (29/6).
Dijelaskan, PMI yang kembali ke tanah air telah menjalani masa hukuman karena perkara yang dilakukan. Seperti pelanggaran keimigrasian yakni overstay sebanyak 144 orang, masuk secara ilegal 57 orang, penyalahgunaan narkotika 8 orang dan tindak kriminal lainnya sebanyak 33 orang.
Sebanyak 232 orang yang dideportasi berasal dari provinsi Kalimantan Utara sebanyak 25 orang, Sulawesi Selatan 91 orang, Sulawesi Tenggara 19 orang, Nusa Tenggara Barat 2 orang, Nusa Tenggara Timur 85 orang, Jawa Tengah 3, Sulawesi Utara 2 orang.
"Sementara, dari Lampung, Banten, Sumatera Utara, masing-masing satu orang," rinciannya.
Ia menegaskan, proses penanganan PMI yang dideportasi dilakukan sesuai SOP. Setelah tiba di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan dari Tawau, Malaysia PMI menjalani pemeriksaan dokumen dan barang bawaan. Setelah itu, PMI ditempatkan di Rusunawa, Nunukan Selatan.
"Selama berada di Rusunawa, dilanjutkan pendataan ulang. Kemudian, PMI akan difasilitasi kembali ke daerah asal menggunakan transportasi laut," jelasnya.
Ia berpesan, masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Dan yang terpenting masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan ajakan oknum yang memberikan pekerjaan di luar negeri tanpa melalui prosedur yang benar.
"Karena yang dirugikan itu PMI sendiri. Jika pergi bekerja di luar negeri namun secara unprosedural tentunya tidak memiliki jaminan kerja. Belum lagi upah yang akan diterima tidak sesuai," pungkasnya. (akz/lim)