Pejabat Daerah Diwanti Tak 'Mempolitisasi' Bansos

Radar Tarakan • Dipublikasikan Selasa, 4 Juni 2024 | 11:04 WIB
ilustrasi bansos
ilustrasi bansos

Prokal.co, Belajar dari Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang baru saja dilaksanakan, ragam polemik terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) di tengah masa kampanye. Sehingga melihat kondisi tersebut Bawaslu Tarakan mengingatkan peserta atau bagian peserta pilkada tidak menyalahgunakan bansos untuk kepentingan politik tertentu.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Tarakan, Johnson mengakui jika bansos menjadi salah satu atensi pengawasan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024. Mengingat bansos merupakan program cukup rawan disalahgunakan untuk kepentingan kampanye.

“Untuk mengantisipasi polemik yang terjadi pada Pemilu 2024, Bawaslu memberikan perhatian khusus pada program bansos yang dikhawatirkan akan disalahgunakan di masa kampanye. Sehingga sejak jauh-jauh hari kami mengingatkan kepada seluruh calon kontestan tidak menyalahgunakannya. Perlu dipahami bahwa pembagian bansos ini harus diketahui kapan waktu pembagiannya,” ujarnya, Minggu (2/6).

Dikatakannya, selain itu pembagian bansos dianggap sebagai pelanggaran jika program itu tidak menyasar pada orang yang tepat. Selain itu, penyaluran diprediksi masif diberikan pada masa kampanye, masa tenang dan saat pemilihan berlangsung. Sehingga hal tersebut rawan menimbulkan dugaan kepentingan politik.

"Sebaiknya, pembagian bansos tidak dilakukan di momen krusial menjelang pilkada. Momen ini seperti masa tenang atau hari pemilihan. Sebenarnya agak sulit untuk membuktikan sebagai bagian dari pelanggaran. Sebenarnya sejauh ini Bawaslu belum menemukan adanya pelanggaran dalam penggunaan bansos. Tapi bukan berarti tidak ditemukan, tidak ada masalah. Sehingga mencegah lebih baik, daripada menangani," urainya. 

Diungkapkan, sejauh ini pihaknya cukup aktif melakukan pencegahan pelanggaran penggunaan bansos dengan melakukan sosialisasi secara rutin. Selain itu membuat deklarasi pilkada aman dan damai bersama kelompok masyarakat, calon kepala daerah yang masih menjabat atau diprediksi maju sebagai calon.

“Kendala dalam mengawasi adalah soal waktu, bahwa bansos dan money politik ini hanya mengacu ke tiga masa waktu itu yakni kampanye, tenang, dan pemilihan. Selain bansos, kami juga menyoroti netralitas ASN TNI-Polri juga menjadi poin-poin pengawasan dalam pelaksanaan pilkada serentak mendatang. Oleh sebab itu, kami meminta kepada ASN, TNI dan Polri untuk tetap menjaga netralitas selama pilkada berlangsung," katanya.

"Kami juga nanti akan membentuk kelompok kerja (pokja) khusus guna mengawasi netralitas ASN. ASN yang melanggar ketentuan tentu dapat dijatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Netralitas ASN juga bagian dari objek pengawasan kita sama halnya di Pemilu. Karena jangan sampai hal ini mempengaruhi pada pelayanan ke masyarakat," tambahnya. (zac/lim)

Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Tarakan