Prokal.co, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan catatan rekomendasi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun anggaran 2023.
Secara terperinci, terdapat beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada temuan BPK-nya, salah satunya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara.
Dikonfirmasi terkait hal itu, Kepala DPUPR-Perkim Kaltara, Helmi mengaku optimistis bahwa pihaknya akan bisa sesegera mungkin menuntaskan atau menyelesaikan tindak lanjut dari sejumlah temuan BPK tersebut.
“Untuk di PU (DPUPR-Perkim, Red) itu masih ada beberapa kegiatan yang belum selesai karena masih perpanjangan waktu, mungkin itu nanti yang kita selesaikan dendanya,” ujar Helmi kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Rabu (5/6).
Beberapa di antaranya itu adalah pengerjaan pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Rumah Jabatan (Rumjab) Gubernur Kaltara, serta gedung Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara.
“Nah, itu ada dendanya. Tapi itu nanti akan kita selesaikan segera. Denda ini timbul karena kita ada memberikan kesempatan kepada pelaksana berupa perpanjangan waktu untuk penyelesaian kegiatan,” jelasnya.
Untuk nilai dendanya, Helmi menyebutkan itu bervariasi. Seperti gedung Setprov Kaltara itu di tahun 2022 dendanya ada sekitar Rp 3 miliar. Kemudian di tahun 2023 ada juga dendanya sekitar Rp 500 juta.
“Ini (tahun 2022 dan 2023) berbeda rekanan, jadi nanti kita selesaikan masing-masing. Sedangkan untuk gedung DPRD itu ada sekitar lebih dari Rp 1 miliar. Sedangkan rumah jabatan itu ada, tapi saya lupa berapa persis angkanya,” kata Helmi.
Selain itu, lanjut Helmi, di ke-PU-an itu juga ada temuan kekurangan volume pekerjaan. Itu ada sebagian di Bidang Jalan dan di Cipta Karya. Tentu hal-hal seperti ini akan menjadi atensi bagi pihaknya untuk segera dituntaskan.
Pastinya berbagai upaya akan terus dilakukan oleh DPUPR-Perkim Kaltara agar tidak terjadi temuan yang sama atau serupa lagi di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, di antaranya dengan lebih selektif dalam pemilihan pelaksana penyedia pekerjaan.
“Terus kita nanti akan lebih memaksimalkan pengawasan dengan lebih teliti lagi. Karena mungkin sebelumnya itu ada dari konsultan pengawas yang kurang tegas. Mudahan ke depan tidak ada lagi seperti yang terjadi pada tahun 2023,” pungkasnya. (iwk/har)
Editor : Indra ZakariaSumber : Radar Tarakan