Satu Kecamatan di Tarakan Diputuskan Pemungutan Suara Ulang, KPU Menunggu Salinan Putusan

Radar Tarakan • Dipublikasikan Sabtu, 8 Juni 2024 | 13:15 WIB
Dedi Herdianto Ketua KPU Tarakan FOTO: AGUS DIAN ZAKARIA/RADAR TARAKAN
Dedi Herdianto Ketua KPU Tarakan FOTO: AGUS DIAN ZAKARIA/RADAR TARAKAN

 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk pemilihan anggota DPRD Tarakan Dapil 1 Tarakan Tengah masih dikoordinasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan. Ketua KPU Tarakan, Dedi Herdianto menerangkan, jika pihaknya mengikuti perjalanan sidang tersebut.

Sehingga saat ini pihaknya bersiap melaksanakan putusan tersebut. Kendati demikian pihaknya baru akan melaksanakannya usai menerima salinan surat resmi dari MK.

"Kami sudah melakukan rapat internal untuk persiapan PSU di Dapil 1 Kecamatan Tarakan Tengah. Selain rapat internal persiapan PSU, KPU Tarakan telah berkonsultasi ke Provinsi (KPU Kaltara) karena mau tidak mau akan bersinggungan dengan anggaran, termasuk keamanan agar proses pelaksanaan PSU berjalan lancar aman dan damai," ujarnya, Jumat (7/6).

Saat ini pihaknya masih tetap berfokus pada tahapan Pilkada 2024. Namun jika putusan MK diterima, maka pihaknya langsung menindaklanjutinya dengan melakukan persiapan PSU sekaligus persiapan Pilkada 2024.

"Kita juga mengikuti jalannya persidangan, dengan putusan itu, mau tidak mau, senang tidak senang kita harus menjalankannya. Nantinya kami akan mengajukan anggaran PSU di Kecamatan Tarakan Tengah. Dari 124 TPS dengan jumlah per TPS KPPS sebanyak tujuh orang tentu harus dihitung kembali," ujarnya.

"Estimasi besaran anggaran yang diajukan sekitar Rp 5 miliar untuk memenuhi persiapan PSU. Misalnya honor kemarin Rp 1 juta sekian kemarin untuk petugas KPPS, itu sudah berapa ditambah dengan linmas dua orang per TPS. Kemudian distribusi logisitik juga akan masuk dari penganggaran. Kemudian juga untuk kegiatan cetak ulang, pembuatan kotak suara, bilik suara. Sehingga saat ini tugas menyusun kira-kira besaran berapa dibutuhkan untuk PSU ini," sambungnya.
Pelaksanaan PSU menggunakan APBN mengingat hal ini berkaitan dengan agenda nasional. Kendati demikian, terkait besaran anggaran pihaknya hanya akan mengajukan. Selanjutnya menunggu arahan lebih lanjut.

“Perintah MK bahwa KPU Kaltara harus melakukan supervisi. Kalau target, kami mengupayakan secepatnya. Karena tahapan pilkada ini sangat padat waktunya mepet, di satu sisi kita harus membagi perhatian. Putusan MK tidak bisa juga untuk tenggat waktunya 45 hari setelah salinan diterima. Tapi bisa saja persiapannya lebih cepat," jelasnya.

"Tidak menutup kemungkinan DPT berubah, bisa terjadi penambahan, bisa saja berkurang. Pengecualian jika ada aturan di laksanakan sesuai jumlah DPT sebelumnya dimungkinkan bisa diberikan gambaran. Karena PSU mengikuti perkembangan kondisi DPT terbaru," tukasnya.

Sementara itu, dengan diputuskannnya PSU oleh MK, hal ini membuat beberapa caleg kembali bersiap kembali bertarung. Salah satu caleg yang menyikapi rencana dilakukannya PSU ialah caleg dari PKS, Bahar Mahmud. Bahar mengungkapkan, meski dirinya bersimpati atas nasib para caleg terpilih, namun di satu sisi dilakukannya PSU kembali membuka peluang dirinya melenggang untuk merebut kursi di Dapil Tarakan Tengah.

"Melihat putusan sidang MK, saya sebenarnya merasa simpati dengan bakal caleg terpilih, apalagi di Tarakan Tengah PKS memenangkan 1 kursi. Tapi di sisi lain dilakukannya PSU kembali kembali peluang caleg yang kalah dalam pemilu untuk menang termasuk saya. Tentu peluang ini menjadi harapan baru, dan tentu saya akan memaksimalkan dukungan saya. Karena setiap orang kan berhak memiliki harapan," ulasnya. (zac/lim)

 

 
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Tarakan