KOORDINASI PENYELENGGARA: Sejumlah caleg terpilih DPRD Tarakan menyambangi KPU Tarakan perihal keputusan MK, Jumat (7/6). FOTO: AGUS DIAN ZAKARIA/RADAR TARAKAN
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintah pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan Daerah Pemilihan (Dapil) 1 atau Tarakan Tengah ditolak delapan calon legislatif terpilih.
Delapan nama tersebut, Herman Hamid (Demokrat), Randy Ramadhana Erdian (PKB), Herlin (PDIP), Sabariah (PKS) dan Riska Lestari (Golkar), Muhammad Yunus (Gerindra), H. Ibrahim (Nasdem) dan Tarmiji (Hanura). Mereka menilai putusan tersebut sesat dan merugikan.
"Kami menyampaikan ketidakadilan putusan MK terhadap kami delapan orang (caleg) ini. Artinya orang lain yang berbuat, kok kami yang dihukum, ada ketidakadilan. Kami berkoordinasi dengan KPU menanyakan bagaimana KPU terhadap putusan MK ini," ujarnya, Jumat (7/6).
"Kami merasa dirugikan atas putusan tersebut dan kami akan membuat surat penolakan terhadap PSU menyeluruh untuk semua caleg. Selain ditandatangani oleh caleg terpilih, surat penolakan juga akan ditandatangani oleh delapan ketua parpol. Karena kami masih berpikiran positif, barangkali MK luput dan lupa bahwa ada delapan orang yang terciderai ini dengan keputusan mempertahankan satu orang," urainya. Sebagai opsi, pihaknya menginginkan PSU dilakukan dengan memperebutkan 1 kursi saja.
"Asumsi MK kan bagaimana dengan dua ribuan suara yang ke Erick Hendrawan, sementara kami ada delapan orang, ada 20-an ribu lebih suara kami. Itu yang kami tuntut keadilan, sekalipun kami paham putusan MK final dan mengikat. Kami caleg terpilih lainnya meminta agar PSU dilaksanakan tanpa melibatkan delapan orang caleg terpilih. Sehingga PSU hanya dilaksanakan untuk memilih satu orang pengganti Erick Hendrawan saja," jelas pria yang juga ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Tarakan ini.
"Silakan PSU tetap, tapi tanpa mengikutkan delapan orang ini. Tinggal teknisnya, tinggal nanti mencari 1 kursi lagi. Jangan sampai karena 1 orang mengorbankan semua caleg terpilih, ini sungguh tidak adil," ungkapnya.
Ketua DPC PKB Tarakan, Ahmad Usman mengatakan masih berkoordinasi lintas partai. "Kami juga akan meminta pandangan akademisi menyangkut ini. Akan kami lakukan pendampingan sampai ke pusat. Kami juga berkomunikasi dengan DPW dan DPP mengenai hal ini. Ini masih kita siapkan," ujar Usman.
Ketua KPU Tarakan, Dedi Herdianto menerangkan, pihaknya menghargai keberatan delapan caleg Tarakan Tengah tersebut. Kendati demikian, pihaknya akan tetap menunggu arahan dari KPU RI. Selain itu, saat ini pihaknya pun belum menerima salinan putusan dari MK terkait gugatan dari PPP.
"Kami sangat mengapresiasi kedatangan caleg terpilih untuk mempertanyakan haknya dan memastikan nasib mereka, kalau dari kami sebagai penyelenggara, apapun hasilnya kami akan laksanakan. Terkait waktu ataupun teknisnya bagaimana, kami masih menunggu arahan dari KPU RI. Kami akan melaksanakan rapat persiapan, jika nantinya KPU RI sudah memberikan instruksi terkait rencana PSU untuk Dapil I Tarakan Tengah," jelasnya.
"Apa pun itu diputuskan oleh KPU RI, maka itu yang kami laksanakan. Untuk saat ini nanti kami akan rapatkan apa saja yang akan kami persiapkan, baik itu logistik, SDM, penganggarannya bagaimana. Kami juga akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan KPU Provinsi Kaltara," pungkasnya. (*)